Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John F Kerry angkat bicara soal penyadapan yang disebut-sebut dilakukan pihaknya terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dia menegaskan, pihaknya tak mengambil untung dari prosedur penyadapan.
"Amerika Serikat tak memiliki intelijen untuk mengambil keuntungan dari penyadapan dalam perdagangan dan komersil," tegas Kerry dalam konferensi pers bersama Menlu RI Marty Natalegawa di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014).
Menteri pengganti Hillary Clinton ini juga mengaku isu penyadapan merupakan hal yang serius dan telah menimbulkan keresahan banyak negara.
"Kami memahami itu. Ini masalah serius. Sangat serius. Ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden Obama beberapa waktu lalu," jelas Kerry. Obama baru-baru ini berjanji pihaknya tidak akan memata-matai komunikasi para pemimpin negara-negara sekutu AS.
Kerry menambahkan, spionase yang dilakukan semata-mata untuk menjaga AS dari berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme. Tapi ia menekankan penyadapan memiliki prosedur yang dibatasi hak privasi seseorang.
"Kami bisa beri keyakinan bahwa hak mereka dilindungi. Pada saat yang sama kita harus manfaatkan ini untuk ancaman terorisme," ungkap Kerry.
Isu penyadapan sebelumnya dikuak mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden. Dimulai dari Brasil, Meksiko, Jerman, Prancis, Spanyol, sampai Indonesia yang menjadi pihak yang disebut-sebut objek penyadapan.
Berdasarkan bocoran Snowden, media Inggris The Guardian edisi 2 November 2013 menulis, Badan Intelijen Australia (DSD) dan Badan Intelijen AS (NSA) mengumpulkan nomor kontak para pejabat tinggi bidang keamanan Indonesia saat KTT berlangsung.
"Tujuan dari operasi (penyadapan) ini untuk membangun struktur jaringan komunikasi di Indonesia saat berada dalam keadaan darurat," demikian yang tertulis dalam bocoran Snowden yang dikutip Liputan6.com, Minggu 3 November 2013 lalu. (Riz/Sss)
Baca juga:
Dubes Robert Blake Jelaskan Isu Penyadapan AS ke RI
Menlu AS: Di Mata Kami, Indonesia Pemimpin Kawasan
Kunjungi Indonesia, Menlu AS Akan Soroti Perubahan Iklim
"Amerika Serikat tak memiliki intelijen untuk mengambil keuntungan dari penyadapan dalam perdagangan dan komersil," tegas Kerry dalam konferensi pers bersama Menlu RI Marty Natalegawa di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2014).
Menteri pengganti Hillary Clinton ini juga mengaku isu penyadapan merupakan hal yang serius dan telah menimbulkan keresahan banyak negara.
"Kami memahami itu. Ini masalah serius. Sangat serius. Ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden Obama beberapa waktu lalu," jelas Kerry. Obama baru-baru ini berjanji pihaknya tidak akan memata-matai komunikasi para pemimpin negara-negara sekutu AS.
Kerry menambahkan, spionase yang dilakukan semata-mata untuk menjaga AS dari berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme. Tapi ia menekankan penyadapan memiliki prosedur yang dibatasi hak privasi seseorang.
"Kami bisa beri keyakinan bahwa hak mereka dilindungi. Pada saat yang sama kita harus manfaatkan ini untuk ancaman terorisme," ungkap Kerry.
Isu penyadapan sebelumnya dikuak mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden. Dimulai dari Brasil, Meksiko, Jerman, Prancis, Spanyol, sampai Indonesia yang menjadi pihak yang disebut-sebut objek penyadapan.
Berdasarkan bocoran Snowden, media Inggris The Guardian edisi 2 November 2013 menulis, Badan Intelijen Australia (DSD) dan Badan Intelijen AS (NSA) mengumpulkan nomor kontak para pejabat tinggi bidang keamanan Indonesia saat KTT berlangsung.
"Tujuan dari operasi (penyadapan) ini untuk membangun struktur jaringan komunikasi di Indonesia saat berada dalam keadaan darurat," demikian yang tertulis dalam bocoran Snowden yang dikutip Liputan6.com, Minggu 3 November 2013 lalu. (Riz/Sss)
Baca juga:
Dubes Robert Blake Jelaskan Isu Penyadapan AS ke RI
Menlu AS: Di Mata Kami, Indonesia Pemimpin Kawasan
Kunjungi Indonesia, Menlu AS Akan Soroti Perubahan Iklim
