Ambisi Indonesia membangun fasilitas pembuatan kapal selam di Tanah Air sebentar lagi bakal terwujud. Kementerian Keuangan dan Komisi I DPR menyetujui penyaluran tambahan modal senilai US$ 250 juta.
Dana segar lewat skema Penyertaan Modal Negara (PNM) ini akan diberikan secara bertahap selama tiga tahun. Pada tahap awal, PAL bakal mendapat suntikan dana sebesar US$ 180 juta pada 2014.
"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemenuhan kebutuhan dana penyiapan dana infrastruktur untuk membangun kapal selam TNI yang ketiga (sesuai kontrak dengan Korsel) di PT. PAL sebesar maksimal US$ 250 juta dolar akan dibiayai secara bertahap," ujar Wakil Komisi I DPR, TB Hasanudin saat menutup rapat kerja, dengan komisi I DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Dengan adanya persetujuan tersebut, pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menyediakan bridging pendanaan salam skema PMN agar bisa memenuhi target implementasi pada April 2014.
Sementara Kementerian Keuangan akan membuat usulan resmi Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk membiayai pembangunan infrastruktur pembuatan kapal selam.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah memiliki dua skema pembiayaan pembuatan fasilitas tersebut.
"Support anggaran pemerintah sebenarnya konsep dibagi dua cara, anggaran Kementerian Pertahanan nanti melakukan proses pengadaan, kedua kami sarankan dengan modal PT PAL sendiri," terang Bambang.
Namun skema tersebut berubaha seiring usul PT PAL melakukan pendanaan lewat PMN.
"Ada kebutuhan US$ 188 juta dolar atau Rp 2 triliun kalau kita menggunakan PMN maka kami sangat suport karena komitmen pemerintah," ungkapnya.(Pew/Shd)
Dana segar lewat skema Penyertaan Modal Negara (PNM) ini akan diberikan secara bertahap selama tiga tahun. Pada tahap awal, PAL bakal mendapat suntikan dana sebesar US$ 180 juta pada 2014.
"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemenuhan kebutuhan dana penyiapan dana infrastruktur untuk membangun kapal selam TNI yang ketiga (sesuai kontrak dengan Korsel) di PT. PAL sebesar maksimal US$ 250 juta dolar akan dibiayai secara bertahap," ujar Wakil Komisi I DPR, TB Hasanudin saat menutup rapat kerja, dengan komisi I DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2/2014).
Dengan adanya persetujuan tersebut, pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menyediakan bridging pendanaan salam skema PMN agar bisa memenuhi target implementasi pada April 2014.
Sementara Kementerian Keuangan akan membuat usulan resmi Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk membiayai pembangunan infrastruktur pembuatan kapal selam.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah memiliki dua skema pembiayaan pembuatan fasilitas tersebut.
"Support anggaran pemerintah sebenarnya konsep dibagi dua cara, anggaran Kementerian Pertahanan nanti melakukan proses pengadaan, kedua kami sarankan dengan modal PT PAL sendiri," terang Bambang.
Namun skema tersebut berubaha seiring usul PT PAL melakukan pendanaan lewat PMN.
"Ada kebutuhan US$ 188 juta dolar atau Rp 2 triliun kalau kita menggunakan PMN maka kami sangat suport karena komitmen pemerintah," ungkapnya.(Pew/Shd)
