Masih banyak warga di Palu, Sulawesi Tengah, belum menerima sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Sulteng. Akibatnya, warga di beberapa kelurahan yang ada di dalam kota tersebut tidak tahu harus ke mana jika ingin mendapatkan kartu JKN.
"Karena tidak adanya sosialisasi BPJS ke kelurahan, makanya saya tidak tahu harus mendaftarkan diri ke mana," aku Ningsih warga Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2014).
Menurut warga, pihak BPJS seharusnya tidak pilih kasih memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka meminta agar sosialisasi yang dilakukan harus merata agar mudah jika masyarakat ingin mendapatkan kartu JKN.
"Berapa hari lalu saya mau mendaftar, karena tidak diberikan informasi yang jelas, akhirnya saya bingung sendiri di kantor BPJS. Tidak tahu harus mau bikin apa, seharusnya BPJS berikan sosialisasi merata hingga ke kelurahan kami, supaya kami tidak kebingungan," kata Bayu warga Jalan Tolambu, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Sulteng, Muhammad Aras mengakui, sosialisasi program JKN belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Meskipun demikian, pihaknya berjanji segera berupaya menyosialisasikan program ini secara merata di tiap keluarahan dan desa yang ada di Sulteng.
"Memang proses sosialisasi untuk penggunaan BPJS ini belum sepenuhnya dilakukan ke semua kelurahan hingga daerah pelosok. Sehingga belum seluruhnya masyarakat mengetahui tentang JKN dan keberadaan BPJS," katanya.
Namun, ditambahkan Aras, bagi masyarakat miskin yang memiliki surat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak perlu khawatir karena surat Jamkesmas sudah ditanggulangi oleh pemerintah Pusat. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) juga akan ditanggulanggi oleh pihak Pemerinta Daerah setempat.
"BPJS akan lebih menertibkan proses kesehatan di masyarakat. Sehingga golongan masyarakat di tingkat bawah, menengah, dan atas akan lebih baik lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam penyelenggaraan BPJS. Meskipun memang sosialisasinya belum merata," sebutnya.
(Mel)
"Karena tidak adanya sosialisasi BPJS ke kelurahan, makanya saya tidak tahu harus mendaftarkan diri ke mana," aku Ningsih warga Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2014).
Menurut warga, pihak BPJS seharusnya tidak pilih kasih memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka meminta agar sosialisasi yang dilakukan harus merata agar mudah jika masyarakat ingin mendapatkan kartu JKN.
"Berapa hari lalu saya mau mendaftar, karena tidak diberikan informasi yang jelas, akhirnya saya bingung sendiri di kantor BPJS. Tidak tahu harus mau bikin apa, seharusnya BPJS berikan sosialisasi merata hingga ke kelurahan kami, supaya kami tidak kebingungan," kata Bayu warga Jalan Tolambu, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Sulteng, Muhammad Aras mengakui, sosialisasi program JKN belum menyentuh seluruh elemen masyarakat. Meskipun demikian, pihaknya berjanji segera berupaya menyosialisasikan program ini secara merata di tiap keluarahan dan desa yang ada di Sulteng.
"Memang proses sosialisasi untuk penggunaan BPJS ini belum sepenuhnya dilakukan ke semua kelurahan hingga daerah pelosok. Sehingga belum seluruhnya masyarakat mengetahui tentang JKN dan keberadaan BPJS," katanya.
Namun, ditambahkan Aras, bagi masyarakat miskin yang memiliki surat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak perlu khawatir karena surat Jamkesmas sudah ditanggulangi oleh pemerintah Pusat. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) juga akan ditanggulanggi oleh pihak Pemerinta Daerah setempat.
"BPJS akan lebih menertibkan proses kesehatan di masyarakat. Sehingga golongan masyarakat di tingkat bawah, menengah, dan atas akan lebih baik lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam penyelenggaraan BPJS. Meskipun memang sosialisasinya belum merata," sebutnya.
(Mel)
