Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Surabaya Eddie Budi Prabowo menegaskan, tak ada niat mengganggu hak PDIP dalam mencalonkan wakil walikotanya. Ia hanya ingin prosedur yang sesuai aturan dijalankan sebagaimana mestinya.
"Secara personal itu hak PDIP, kami sama sekali nggak ganggu hak teman-teman. Kami sebagai panlih mau kerja sesuai UU, belakangan ada hal mengejutkan seperti sekarang," ujar Eddie saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Eddie mengatakan, tak mau memanfaatkan situasi untuk menurunkan Wisnu Sakti Buana dari jabatan Wakil Walikota Surabaya. Namun, bila terbukti ada tindak pidana dalam proses pemilihan, hal itu menjadi risiko.
"Kami nggak minta ganti. Kita terima dengan legowo. Di samping itu ada efek samping, itu risiko. Kalau kami nggak begini, ntar dihukum masyarakat Surabaya," kata Eddie.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bersama 2 Wakil Ketua Komisi II menerima 4 anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam mengambil kesimpulan untuk mengundang pihak-pihak terkait agar masalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini selesai. Mulai dari Mendagri Gamawan Fauzi sampai Gubenur Jawa Timur Soekarwo.
Pada Kamis 20 Februari, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR. Risma mengatakan, tujuannya bertemu dengan Priyo Budi Santoso adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya.
Risma mengaku keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013.
Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDIP Surabaya.
Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak terlihat di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. (Mvi/Sss)
Baca juga:
Usai Dengar Curhat Walikota Risma, Ini Tindakan DPR
Walikota Risma: Saya Mohon DPR Klarifikasi Proses Pemilihan Wisnu
Jadi Walikota Terbaik, Risma: Aku Ndak Tahu, Biasa Aja
"Secara personal itu hak PDIP, kami sama sekali nggak ganggu hak teman-teman. Kami sebagai panlih mau kerja sesuai UU, belakangan ada hal mengejutkan seperti sekarang," ujar Eddie saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan beberapa anggota Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Eddie mengatakan, tak mau memanfaatkan situasi untuk menurunkan Wisnu Sakti Buana dari jabatan Wakil Walikota Surabaya. Namun, bila terbukti ada tindak pidana dalam proses pemilihan, hal itu menjadi risiko.
"Kami nggak minta ganti. Kita terima dengan legowo. Di samping itu ada efek samping, itu risiko. Kalau kami nggak begini, ntar dihukum masyarakat Surabaya," kata Eddie.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bersama 2 Wakil Ketua Komisi II menerima 4 anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam mengambil kesimpulan untuk mengundang pihak-pihak terkait agar masalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini selesai. Mulai dari Mendagri Gamawan Fauzi sampai Gubenur Jawa Timur Soekarwo.
Pada Kamis 20 Februari, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR. Risma mengatakan, tujuannya bertemu dengan Priyo Budi Santoso adalah untuk meminta bantuan dalam menghadapi polemik yang saat ini sedang dialaminya.
Risma mengaku keberatan dengan pemilihan wakil walikotanya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Dia menganggap, pemilihan tersebut tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013.
Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDIP Surabaya.
Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak terlihat di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. (Mvi/Sss)
Baca juga:
Usai Dengar Curhat Walikota Risma, Ini Tindakan DPR
Walikota Risma: Saya Mohon DPR Klarifikasi Proses Pemilihan Wisnu
Jadi Walikota Terbaik, Risma: Aku Ndak Tahu, Biasa Aja
