Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Ardi Kadir, menyayangkan aksi penyegelan SMP Negeri Satu Atap (Satap) Parigi yang dilakukan pemilik lahan karena tak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Honorer K2 pada Jumat (21/2/2014).
"Pastinya kita sayangkan, apa lagi dampaknya menganggu murid dan guru yang tidak bisa melaksanakan belajar-mengajarnya," terang dia kepada Liputan6.com.
Dia menegaskan, sebelum dibangun sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo melalui Disdik Parimo dan pemilik lahan, tidak pernah melakukan perjanjian atau negosiasi, seperti yang dikatakan pemilik lahan. Apalagi akan memperjuangankan pemilik lahan lulus CPNS dan menjadi PNS.
Namun lanjut Ardi, pihak Disdik hanya menyetujui jika pemilik lahan bisa bekerja sebagai honorer di sekolah tersebut jika sekolah itu sudah dibangun sambil menunggu penerimaan CPNS.
"Kami tidak pernah menjanjikan bahwa pemilik lahan akan kami bantu menjadi PNS. Hanya saja saya setuju jika sekolah itu terbangun dia diberikan pekerjaan sebagai honorer sambil menunggu penerimaan CPNS," tegas dia.
Ardi berharap, aksi penyegelan itu bisa dihentikan oleh pemilik lahan. Dan dia berjanji akan membantu pemilik lahan agar bisa bertemu dengan Bupati Parimo untuk membicarakan langsung duduk persoalan tersebut.
"Kita semua berharap sama. Dan baguslah jika pemilik lahan akan bertemu dan membicarakan langsung persoalan ini dengan Bupati Parimo," ujarnya.
Ardi menambahkan, jika sekolah itu masih terus disegel dan belum juga dibuka oleh pemilik lahan sambil menunggu pertemuan dengan Bupati Parimo. Proses belajar tetap akan berjalan, namun akan dialihkan ke ruangan sekolah SD yang tidak jauh dari sekolah tersebut.
"Hari ini mungkin belum berlangsung, namun besok tetap proses belajar-mengajar akan dilakukan. Namun masuknya sore hari, karena ruangan SD yang dipinjam itu digunakan juga kalau pagi harinya," tandas dia. (Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
"Pastinya kita sayangkan, apa lagi dampaknya menganggu murid dan guru yang tidak bisa melaksanakan belajar-mengajarnya," terang dia kepada Liputan6.com.
Dia menegaskan, sebelum dibangun sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo melalui Disdik Parimo dan pemilik lahan, tidak pernah melakukan perjanjian atau negosiasi, seperti yang dikatakan pemilik lahan. Apalagi akan memperjuangankan pemilik lahan lulus CPNS dan menjadi PNS.
Namun lanjut Ardi, pihak Disdik hanya menyetujui jika pemilik lahan bisa bekerja sebagai honorer di sekolah tersebut jika sekolah itu sudah dibangun sambil menunggu penerimaan CPNS.
"Kami tidak pernah menjanjikan bahwa pemilik lahan akan kami bantu menjadi PNS. Hanya saja saya setuju jika sekolah itu terbangun dia diberikan pekerjaan sebagai honorer sambil menunggu penerimaan CPNS," tegas dia.
Ardi berharap, aksi penyegelan itu bisa dihentikan oleh pemilik lahan. Dan dia berjanji akan membantu pemilik lahan agar bisa bertemu dengan Bupati Parimo untuk membicarakan langsung duduk persoalan tersebut.
"Kita semua berharap sama. Dan baguslah jika pemilik lahan akan bertemu dan membicarakan langsung persoalan ini dengan Bupati Parimo," ujarnya.
Ardi menambahkan, jika sekolah itu masih terus disegel dan belum juga dibuka oleh pemilik lahan sambil menunggu pertemuan dengan Bupati Parimo. Proses belajar tetap akan berjalan, namun akan dialihkan ke ruangan sekolah SD yang tidak jauh dari sekolah tersebut.
"Hari ini mungkin belum berlangsung, namun besok tetap proses belajar-mengajar akan dilakukan. Namun masuknya sore hari, karena ruangan SD yang dipinjam itu digunakan juga kalau pagi harinya," tandas dia. (Nrm)
*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com
