Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang merupakan proyek Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Juru bicara KPK Johan Budi, secara khusus pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi memang belum diterima KPK. Namun pihaknya proaktif melakukan pembicaraan dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnamaa yang akrab disapa Ahok.
"Sudah ada koordinasi antara Dumas (Bagian Pengaduan Masyarakat KPK) dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama yang berkaitan dengan pengadaan bus TransJakarta," kata Johan di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2014).
Namun, Johan belum bisa memastikan apa saja bentuk koordinasi yang telah dilakukan dengan Ahok. "Detailnya saya belum tahu, kita tunggu saja nanti perkembangannya sejauh mana," pungkasnya.
Dugaan penyimpangan pengadaan bus Transjakarta dan BKTB di Pemprov DKI Jakarta memang menjadi perhatian publik. Beberapa bus yang didatangkan dari China itu ditemukan dalam kondisi berkarat dan tidak sesuai spesifikasi.
Ahok juga mempertanyakan lisensi internasional bus-bus sedang yang baru. Menurut dia, terkesan pihak Dinas Perhubungan DKI asal membeli bus luar negeri. Padahal, barang luar negeri belum tentu berstandar internasional.
Untuk mencegah terulangnya kasus ini, Ahok juga mengatakan bakal melarang Kepala Dinas Perhubungan DKI yang baru terlibat dalam pengadaan bus untuk angkutan umum. Termasuk pengadaan pembangunan halte dan terminal bus.
"Kadishub yang sekarang lebih baik ngurusin marka jalan yang jelek, kerja sama dengan Dinas PU tentang jalan mana yang butuh petugas. Yang penting mikirin pembenahan lalu lintas dan pengembangan transportasi. Tidak boleh terlibat dalam proyek," tandas Ahok. (Ado/Ali)
Transjakarta Patah As di Grogol Sebabkan Kemacetan Parah
Kecelakaan dan Gangguan Transjakarta Warnai Lalu Lintas Ibukota
[VIDEO] Angkot KWK Mulai Beroperasi, Jalur BKTB Masih Sepi
Bus Transjakarta Karatan, Menperin: Produk Lokal Tak Separah Itu
Bus Transjakarta Baru Karatan, Bos Pemasok Rajin ke Lapangan
Menurut Juru bicara KPK Johan Budi, secara khusus pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi memang belum diterima KPK. Namun pihaknya proaktif melakukan pembicaraan dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnamaa yang akrab disapa Ahok.
"Sudah ada koordinasi antara Dumas (Bagian Pengaduan Masyarakat KPK) dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama yang berkaitan dengan pengadaan bus TransJakarta," kata Johan di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2014).
Namun, Johan belum bisa memastikan apa saja bentuk koordinasi yang telah dilakukan dengan Ahok. "Detailnya saya belum tahu, kita tunggu saja nanti perkembangannya sejauh mana," pungkasnya.
Dugaan penyimpangan pengadaan bus Transjakarta dan BKTB di Pemprov DKI Jakarta memang menjadi perhatian publik. Beberapa bus yang didatangkan dari China itu ditemukan dalam kondisi berkarat dan tidak sesuai spesifikasi.
Ahok juga mempertanyakan lisensi internasional bus-bus sedang yang baru. Menurut dia, terkesan pihak Dinas Perhubungan DKI asal membeli bus luar negeri. Padahal, barang luar negeri belum tentu berstandar internasional.
Untuk mencegah terulangnya kasus ini, Ahok juga mengatakan bakal melarang Kepala Dinas Perhubungan DKI yang baru terlibat dalam pengadaan bus untuk angkutan umum. Termasuk pengadaan pembangunan halte dan terminal bus.
"Kadishub yang sekarang lebih baik ngurusin marka jalan yang jelek, kerja sama dengan Dinas PU tentang jalan mana yang butuh petugas. Yang penting mikirin pembenahan lalu lintas dan pengembangan transportasi. Tidak boleh terlibat dalam proyek," tandas Ahok. (Ado/Ali)
Baca juga:
Hindari Bus Baru Karatan, Ahok Larang Kadishub Terlibat ProyekTransjakarta Patah As di Grogol Sebabkan Kemacetan Parah
Kecelakaan dan Gangguan Transjakarta Warnai Lalu Lintas Ibukota
[VIDEO] Angkot KWK Mulai Beroperasi, Jalur BKTB Masih Sepi
Bus Transjakarta Karatan, Menperin: Produk Lokal Tak Separah Itu
Bus Transjakarta Baru Karatan, Bos Pemasok Rajin ke Lapangan