Meski pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebanyak 20% dari APBN, dan pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru, namun saat ini masih banyak guru non-pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) diberikan upah jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR). Padahal, beban kerja mereka sama seperti halnya guru yang sudah PNS.
"Hal itu kami tidak pungkiri. Memang itu nyata adanya, tidak hanya digaji Rp 100 ribu dan Rp 150 ribu per bulan, ada juga guru non-PNS yang digaji sampai Rp 50 ribu per bulannya," ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulteng Nursalam kepada Liputan6.com usai mengikuti rapat kerja PGRI Sulteng di Palu, Selasa (25/2/2014).
Menurut Nursalam, guru-guru non-PNS yang digaji di bawah standar UMR itu paling banyak mengajar di TK, SD, dan SMP yang ada di beberapa kabupaten. Bahkan, Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulteng, juga masih ditemukan ada guru yang digaji di bawah standar.
"Hampir di semua kabupaten ada, namun terbanyak itu di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, dan Palu. Memang sangat ironis nasib guru non-PNS kita, dan ini data di tahun ini," terang Nursalam.
Melihat masih banyaknya jumlah guru non-PNS yang digaji jauh di bawah standar UMR, ia mengaku PGRI Sulteng tidak tinggal diam. Sampai saat ini pihak PGRI Sulteng terus memperjuangkan nasib kesejahteraan guru non-PNS tersebut.
"Entah di pemerintah daerah hingga pusat, terus kami suarakan nasib guru non-PNS itu. Namun hingga saat ini juga belum ada tanggapan. Meskipun demikian, kami masih terus berupaya," tandas Nursalam. (Adm/Sss)
Baca Juga:
[VIDEO] Akibat Aborsi, Oknum Polisi & Guru Honorer Dibui 5 Bulan
[VIDEO] Rasa Ingin Tahu Guru Honorer Itu Berbuah Petaka
Kisah Guru Honorer, Takut Dipecat Hingga Sedih Saat Gajian
"Hal itu kami tidak pungkiri. Memang itu nyata adanya, tidak hanya digaji Rp 100 ribu dan Rp 150 ribu per bulan, ada juga guru non-PNS yang digaji sampai Rp 50 ribu per bulannya," ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulteng Nursalam kepada Liputan6.com usai mengikuti rapat kerja PGRI Sulteng di Palu, Selasa (25/2/2014).
Menurut Nursalam, guru-guru non-PNS yang digaji di bawah standar UMR itu paling banyak mengajar di TK, SD, dan SMP yang ada di beberapa kabupaten. Bahkan, Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulteng, juga masih ditemukan ada guru yang digaji di bawah standar.
"Hampir di semua kabupaten ada, namun terbanyak itu di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, dan Palu. Memang sangat ironis nasib guru non-PNS kita, dan ini data di tahun ini," terang Nursalam.
Melihat masih banyaknya jumlah guru non-PNS yang digaji jauh di bawah standar UMR, ia mengaku PGRI Sulteng tidak tinggal diam. Sampai saat ini pihak PGRI Sulteng terus memperjuangkan nasib kesejahteraan guru non-PNS tersebut.
"Entah di pemerintah daerah hingga pusat, terus kami suarakan nasib guru non-PNS itu. Namun hingga saat ini juga belum ada tanggapan. Meskipun demikian, kami masih terus berupaya," tandas Nursalam. (Adm/Sss)
Baca Juga:
[VIDEO] Akibat Aborsi, Oknum Polisi & Guru Honorer Dibui 5 Bulan
[VIDEO] Rasa Ingin Tahu Guru Honorer Itu Berbuah Petaka
Kisah Guru Honorer, Takut Dipecat Hingga Sedih Saat Gajian
