Liputan6.com, Makassar: Unjuk rasa yang berlangsung di Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (16/8), nyaris bentrok. Mahasiswa yang menuntut pengusutan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003 berhadapan secara frontal dengan massa yang membela anggota Dewan.
Unjuk rasa diawali ratusan tukang ojek yang tergabung dalam Forum Masyarakat Antiprovokasi (Formasi). Tukang ojek ini mengecam unjuk rasa mahasiswa yang menuding anggota DPRD menggelapkan dana Rp 18 miliar. Formasi kemudian membubarkan diri setelah satu jam berunjuk rasa.
Tak lama berselang, puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 45 Makassar berbondong-bondong mendatangi DPRD. Dalam orasinya mereka menuntut Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengeluarkan surat izin kepada kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa anggota Dewan yang terlibat korupsi.
Massa Formasi yang tidak sepenuhnya bubar kemudian maju menyerang mahasiswa. Namun, bentrokan dapat dihindari setelah jajaran Kepolisian Sektor Panakukang memisahkan mereka. Polisi menggiring mahasiswa masuk ke halaman kampus sedangkan massa Formasi diisolasi di halaman DPRD Sulsel.
Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD belakangan ini banyak terungkap. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, baru-baru ini, menetapkan 25 dari 40 anggota DPRD Kota Kendari sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka terbukti menggelapkan dana secara bersama-sama sebesar Rp 1,9 miliar dari anggaran kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia [baca: Puluhan Anggota DPRD Kendari Tersangka Korupsi].(YYT/Iwan Taruna dan Wahyudi Baso)
Unjuk rasa diawali ratusan tukang ojek yang tergabung dalam Forum Masyarakat Antiprovokasi (Formasi). Tukang ojek ini mengecam unjuk rasa mahasiswa yang menuding anggota DPRD menggelapkan dana Rp 18 miliar. Formasi kemudian membubarkan diri setelah satu jam berunjuk rasa.
Tak lama berselang, puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 45 Makassar berbondong-bondong mendatangi DPRD. Dalam orasinya mereka menuntut Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengeluarkan surat izin kepada kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa anggota Dewan yang terlibat korupsi.
Massa Formasi yang tidak sepenuhnya bubar kemudian maju menyerang mahasiswa. Namun, bentrokan dapat dihindari setelah jajaran Kepolisian Sektor Panakukang memisahkan mereka. Polisi menggiring mahasiswa masuk ke halaman kampus sedangkan massa Formasi diisolasi di halaman DPRD Sulsel.
Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD belakangan ini banyak terungkap. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, baru-baru ini, menetapkan 25 dari 40 anggota DPRD Kota Kendari sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka terbukti menggelapkan dana secara bersama-sama sebesar Rp 1,9 miliar dari anggaran kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia [baca: Puluhan Anggota DPRD Kendari Tersangka Korupsi].(YYT/Iwan Taruna dan Wahyudi Baso)
