Liputan6.com, Nairobi: Amnesti Internasional mengusulkan embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pemerintah Sudan. Embargo itu diharapkan dapat mencegah penggunaan senjata untuk kejahatan kemanusiaan di wilayah konflik Darfur. Usulan itu disampaikan bersamaan dengan publikasi laporan Tim Peneliti Senjata Amesti Internasional di Nairobi, Kenya, Selasa (16/11).
Dari hasil temuannya di lapangan, organisasi tersebut menyimpulkan bahwa Sudan membeli senjata untuk menyerang dan membunuh warga sipil Darfur. Seperti diketahui, konflik Darfur menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konflik yang berlangsung selama 19 bulan itu telah menewaskan sekitar 70 ribu orang dan 2 juta lainnya kehilangan tempat tinggal [baca: Krisis Kemanusiaan di Sudan].
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB merencanakan sebuah rapat luar biasa di Nairobi, Kamis esok. Pertemuan yang membahas konflik Darfur dan proses perdamaian untuk mengakhiri perang saudara di Sudan itu diharapkan akan menghasilkan sebuah resolusi. Keputusan tersebut akan mendesak pemerintah Sudan untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri kekerasan dan krisis kemanusiaan di Darfur.(TOZ/Yes)
Dari hasil temuannya di lapangan, organisasi tersebut menyimpulkan bahwa Sudan membeli senjata untuk menyerang dan membunuh warga sipil Darfur. Seperti diketahui, konflik Darfur menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konflik yang berlangsung selama 19 bulan itu telah menewaskan sekitar 70 ribu orang dan 2 juta lainnya kehilangan tempat tinggal [baca: Krisis Kemanusiaan di Sudan].
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB merencanakan sebuah rapat luar biasa di Nairobi, Kamis esok. Pertemuan yang membahas konflik Darfur dan proses perdamaian untuk mengakhiri perang saudara di Sudan itu diharapkan akan menghasilkan sebuah resolusi. Keputusan tersebut akan mendesak pemerintah Sudan untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri kekerasan dan krisis kemanusiaan di Darfur.(TOZ/Yes)
