Liputan6.com, Jakarta: Menjelang 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sejumlah kalangan menilai Presiden lamban dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi media bertajuk Catatan 100 Hari Pemerintahan SBY-JK di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (26/1).
Diskusi yang diselenggarakan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia ini menghadirkan pembicara pemimpin redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo Bambang Harymurti. Selain itu hadir pula pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dan pemimpin redaksi Indopost Arif Affandi. Mereka mempertanyakan hasil kerja 100 hari pemerintahan SBY-Kalla yang akan berakhir pada 28 Januari mendatang.
Syamsuddin Haris mengatakan, Yudhoyono gagal memenuhi janji-janji politik yang diimingkan saat pemilihan umum. Di antaranya pemberantasan korupsi, meningkatkan pelayanan publik, dan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu. Bahkan, dia menilai, sistem birokrasi pemerintahan SBY masih berbelit-belit.
Menurut Syamsuddin, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harapan publik dengan kapabilitas pemerintah. Dia juga menilai dualisme yang dipegang Wakil Presiden Jusuf kalla memberikan dampak negatif pada kinerja pemerintahan SBY. "Legislatif dan lainnya lagi-lagi tidak menguntungkan," kata Syamsuddin. Dia mengimbau SBY segera mempertegas kewenangan Wapres melalui undang-undang lembaga kepresidenan.
Sejumlah pengamat lain juga menilai pemerintahan SBY-Kalla belum memberikan prestasi yang menggembirakan. Sebaliknya mengecewakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM tidak disertai perbaikan sistem subsidi silang sehingga tidak menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat, tapi malah menambah beban rakyat [baca: Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Pemerintahan SBY-Kalla].
Pengamat militer Agus Widjojo menilai masalah reformasi TNI yang dilakukan SBY belum jelas. Bahkan, peran TNI saat ini belum sesuai dengan fungsinya sebagai alat ketahanan negara dalam sistem demokrasi. Yakni TNI tak berada di arena politik.(DNP/Tim Liputan 6 SCTV)
Diskusi yang diselenggarakan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia ini menghadirkan pembicara pemimpin redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo Bambang Harymurti. Selain itu hadir pula pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dan pemimpin redaksi Indopost Arif Affandi. Mereka mempertanyakan hasil kerja 100 hari pemerintahan SBY-Kalla yang akan berakhir pada 28 Januari mendatang.
Syamsuddin Haris mengatakan, Yudhoyono gagal memenuhi janji-janji politik yang diimingkan saat pemilihan umum. Di antaranya pemberantasan korupsi, meningkatkan pelayanan publik, dan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu. Bahkan, dia menilai, sistem birokrasi pemerintahan SBY masih berbelit-belit.
Menurut Syamsuddin, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harapan publik dengan kapabilitas pemerintah. Dia juga menilai dualisme yang dipegang Wakil Presiden Jusuf kalla memberikan dampak negatif pada kinerja pemerintahan SBY. "Legislatif dan lainnya lagi-lagi tidak menguntungkan," kata Syamsuddin. Dia mengimbau SBY segera mempertegas kewenangan Wapres melalui undang-undang lembaga kepresidenan.
Sejumlah pengamat lain juga menilai pemerintahan SBY-Kalla belum memberikan prestasi yang menggembirakan. Sebaliknya mengecewakan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM tidak disertai perbaikan sistem subsidi silang sehingga tidak menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat, tapi malah menambah beban rakyat [baca: Setumpuk Pekerjaan Rumah Menanti Pemerintahan SBY-Kalla].
Pengamat militer Agus Widjojo menilai masalah reformasi TNI yang dilakukan SBY belum jelas. Bahkan, peran TNI saat ini belum sesuai dengan fungsinya sebagai alat ketahanan negara dalam sistem demokrasi. Yakni TNI tak berada di arena politik.(DNP/Tim Liputan 6 SCTV)
