Dana Renovasi GBK untuk Asian Games 2018 Belum Cair

Menpora Imam Nahrawi saat hadiri rapat dengan Komisi X DPR RI (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Dana renovasi Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018 hingga saat ini belum cair. Dana sebesar Rp 500 miliar itu masih harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Ini terungkap saat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Komisi X DPR menggelar rapat yang membahas Relokasi Anggaran Renovasi Gelora Bung Karno dan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (13/10) siang.

Menurut Menpora Imam Nahrawi, setelah dievaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana Rp 500 miliar untuk renovasi masih diberi tanda blokir.Kemenpora harus segera menggelar trilateral meeting dengan Kemenkeu dan Bappenas untuk membicarakan hal ini. Kemenpora pun sudah mengajukan surat permohonan kepada dua lembaga itu untuk bertemu.

“Dapat kami informasikan bahwa reviu BPKP telah berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016 dan draft berita acara sudah ada pada tanggal 13 September 2016. Dalam draft berita acara dimaksud, terdapat 4 kegiatan yang masih belum clear dengan total sebesar Rp 59.396.718.400 yang tidak dialokasikan secara efektif dan efisien," kata Imam seperti rilis yang diterima media.

"Anggaran tersebut akan digunakan sebagai sumber pemotongan sesuai Inpres nomor 8 tahun 2016. Sisanya sebesar Rp 440.603.281.600 terbagi menjadi dua bagian yaitu digunakan untuk kegiatan pembayaran OCA, HB, APG, Right fee, dan sebagian lagi sebesar Rp 235.603.281.600 dan digunakan untuk sumber pemotongan sesuai Inpres nomor 8 tahun 2016 sebesar Rp 205.000.000.000,” ucapnya, menambahkan.

Sementara itu, Teuku Rafly mengaku cukup paham dengan kesulitan pencairan dana renovasi GBK. DPR, dikatakannya, masih meminta perincian pembayaran kepada pihak internasional seperti Dewan Olimpiade Asia (OCA).

"Kita memahami bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games XVIII Tahun 2018. Akan ada 40 negara yang akan hadir di Indonesia. Yang menjadi permasalahan anggaran di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak muncul anggarannya tapi di sisi lain sudah ada permintaan anggaran untuk pembayaran kepada pihak intrenasional yaitu OCA dan KOI baik itu untuk kegiatan campaign maupaun broadcasting dan sebagainya,” ujarnya.