Ini Jurus Pemerintah Menarik Orang Kaya Parkir Pesawat Jet di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mempertimbangkan pemberian insentif bagi orang kaya Indonesia yang mempunyai kebiasaan parkir pesawat jet pribadinya di luar negeri. Tapi tentunya pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat parkir di bandara.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui alasan lebih banyak pengusaha kaya yang menempatkan pesawat jet pribadi di negeri Singapura.

"Saya belum dengar kabar itu," ucap Bambang saat ditemui usai Rakor Infrastruktur di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Dia menambahkan, Kemenhub akan mempertimbangkan pemberian insentif bagi orang-orang kaya tersebut supaya betah memarkirkan pesawatnya di bandara-bandara Indonesia. Insentif itu berupa tarif parkir yang terjangkau dibanding negara lain.

"Kami akan kasih insentif supaya parkir di sini. Tapi tempatnya ada tidak ya. Insentifnya bisa berupa fasilitas untuk mereka parkir dan tarif yang terjangkau (affordable)," jelas Bambang.

Jika jet pribadi itu diparkir di Indonesia, tambah dia, akan memberikan keuntungan bagi negara ini.

"Keuntungannya buat kita adalah layanan dan operasi pemeliharaan (jet pribadi) yang bisa kita lakukan. Karena sebenarnya dari sisi penanganan operasi pemeliharaan, kita jauh lebih baik," tandas Bambang.    

Sebelumnya Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko mengakui banyak pengusaha kaya yang lebih memilih Singapura sebagai tempat singgah pesawat pribadinya. Alasannya karena biaya parkir lebih murah. 

"Padahal di Bandara Halim Perdanakusuma dan Soekarno Hatta tidak mahal," tukas Tri.

Senada, Direktur Komersial dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia Budiman Saleh mengakui para orang kaya Indonesia memilih Singapura sebagai tempat untuk menyimpan kendaraan udaranya tersebut.

"Pasar helikopter Indonesia itu besar, tapi kebanyakan para pengusaha yang beli itu lebih disangkarkan ke Singapura," ungkap Budiman.

Budiman mengakui, keputusan pengusaha memilih Singapura sebagai tempat memakirkan helikopter pribadinya memang dipicu persoalan yang masih mengganjal.  Selama ini, helikopter yang dimiliki individu dan organisasi harus berhadapan dengan persoalan pajak dan regulasi.

"Masalahnya ya masalah regulasi dan pajak-pajak saja, masak badan pemerintah seperti Basarnas masih dikenakan PPMBM, apalagi yang pribadi," kata Budiman. (Fik/Ahm)