Pemda Minta Semua Honorer K2 Diangkat Jadi PNS

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparataur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpar-RB) menggelar Rapat Koordinasi Formasi Aparatur Sipil Negara yang dihadiri para gubernur, bupati dan walikota dari Tanah Air. Dalam pertemuan itu, sebagian besar wakil pemerintah daerah meminta seluruh honorer di Indonesia diluluskan.

"Daripada bapak mengangkat PNS baru yang masih muda, lebih baik  semua K2 dikasih lulus saja. Nanti tinggal dibedakan saja, usianya, jabatannya supaya nggak ada lagi yang ribut. Kualitas kan nanti bisa dibenahi kembali," ujar Walikota Palopo, Sulawesi Selatan Judas Amir di Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Dia bahkan mengaku sempat berbohong terkait pengumuman hasil CPNS karena takut honorer yang tidak lulus mengambil langkah keras. Untuk itu, dia meminta adanya kejelasan nasib para honorer dalam rapat tersebut agar bisa menjadi bekalnya saat berhadapan dengan masyarakat yang dipimpinnya.

"Saya sampai berbohong. Saya bilang belum mengetahui hasilnya dan baru akan mengeluarkan pengumuman resmi kalau saya sudah pulang dari Jakarta sekarang ini. Jadi saya minta solusinya untuk di bawa pulang ke daerah," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Walikota Kupang Jonas Salean saat berbicara di sela rapat kepada Menteri PAN-RB Azwar Abubakar. Dia menuntut seluruh honorer di kotanya untuk diluluskan.

"(Honorer K2) Harus lulus semua pak, kalau tidak, kami yang sengsara nanti pulang ke daerah," ujarnya yang langsung disambut riuh tepuk tangan para hadirin dalam forum tersebut.

Jonas juga meminta maaf jika dia berseru terlalu keras mengenai masalah honorer. Sambil bercanda dia mengatakan, hatinya lembut tidak sekeras suaranya saat bicara.

Meski pimpinan forum sudah meminta para peserta rapat untuk tidak bertanya lagi, tetapi para wakil rakyat dari daerah tetap berdiri dan berebut untuk angkat bicara. Bupati Aceh Tengah salah satunya, mengusulkan seluruh personil K2 untuk diangkat menjadi PNS.

"Semua K2 harus dipertimbangkan untuk lulus. Kondisi jadi kurang kondusif karenanya. Di sana, di sini ada demo, padahal kami punya mandat untuk menjaga suasana tetap kondusif menjelang Pemilu," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat menyampaikan dengan tegas bahwa kelulusan 100%  honorer itu harga mati yang harus dikabulkan pemerintah pusat.