Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mempertimbangkan untuk memberi potongan Bea Keluar (BK) progresif ekspor mineral olahan kepada perusahaan tambang yang bersungguh-sungguh membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) dalam tiga tahun ini.Â
Â
Keseriusan itu harus ditunjukkan dengan setoran uang tunai kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai 5% dari total investasi pembangunan smelter.Â
Â
Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, dengan jaminan ini memaksa perusahaan tambang untuk segera mendirikan smelter supaya tidak terkena BK progresif hingga 60%. Juga menghindari kelalaian pembangunan smelter yang pernah diamanahkan pada 2009.Â
Â
"Mau diapain lagi, paling tidak kalau dia (perusahaan tambang) menaruh uangnya, dia tidak mau kehilangan uang itu," tegas dia di Jakarta, Kamis (6/3/2014).Â
Â
Hidayat menjelaskan, pemberlakuan BK progresif hingga awal 2017 bukan bertujuan untuk mencari pendapatan atau keuntungan, melainkan supaya perusahaan tambang bisa menjalankan amanah Undang-undang (UU) Minerba.Â
Â
"Kita tuh ingin dalam 3 tahun smelter berdiri, supaya orang dipaksa. Karena dulu dikasih waktu 5 tahun, smelter tidak dibangun. Sekarang kalau punya kesungguhan, maka bisa dilakukan relaksasi (BK)," katanya.Â
Â
Terkait besaran diskon BK, tambah Hidayat, tengah dikaji oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Kedua menteri ini akan memutuskan besaran potongan BK bagi perusahaan tambang yang berkomitmen membangun smelter.
Â
"Studi kelayakan itu masalah internal perusahaan. Bagi pemerintah, kalau dia bilang siap bangun smelter dalam waktu 3 tahun, dia minta fasilitas seperti ini untuk mineral apa, investasinya sebesar ini dengan kesungguhan menyerahkan performance bond (uang jaminan)," ucap dia.Â
Â
Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, beberapa perusahaan tambang telah mengantongi izin prinsip dan menggarap konstruksi pembangunan smelter.Â
Â
"Sekarang kita lebih kepada memantau implementasi dari komitmen mereka. Katakanlah ada yang mempunyai akses ke pembiayaan, sehingga diharapkan bisa langsung ke pembangunan konstruksi. Tapi jangan terlalu lama," harap dia.