Kisah CPNS Honorer: Uang Pelicin Turun Jelang Pengumuman

Liputan6.com, Jakarta Daya tarik profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya masih sangat besar bagi sebagian penduduk Indonesia. Tidak heran jika budaya uang suap agar bisa lolos ujian masih berlangsung bahkan hingga saat ini.

Sri Hariati, seorang guru honorer K2 di SMP 1 Kademangan, Blitar, Jawa Timur mengaku pernah ditawari jalan pintas menjadi PNS dengan syarat membayar uang pelicin senilai Rp 85 juta.

"Ada oknumnya, dari dinas setempat. Jadi saya ditelepon, ditawari itu. Tapi saya kan tidak mau, ya begitu. Mungkin itu kenapa saya tidak lulus," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/3/2014).

Dia mengakui, besaran uang yang ditawarkan kepada peserta tes CPNS bisa bervariasi. Oknum-oknum ini bahkan tidak segan-segan menurunkan tarif 'uang pelicin' saat mendekati pengumuman kelulusan.

"Malah pas mau akhir pengumuman itu ada saja yang masih nawarin, malah harganya diturunin, ada yang jadinya cuma Rp 30 juta. Jadi dari harga yang tinggi itu kemudian banyak yang turun," jelasnya.

Namun pada akhirnya, para pegawai honorer ini menyadari jika uang tersebut rupanya tidak menjadi jaminan seseorang bisa lolos 100% jadi abdi negara.

"Tapi belakang, ada yang bilang ke saya, ada yang sudah bayar tapi tetap nggak lulus. Jadi ada yang lulus ada yang tidak. Padahal oknum lain itu ada yang bisa Rp 100 juta atau Rp 125 juta," kata wanita yang sudah 15 tahun menjadi tenaga honorer ini.

Meski sudah mengingatkan untuk tak memenuhi rayuan para oknum tersebut, Sri mengaku lima orang rekannya menjadi korban. "Mereka banyak yang cerita sama saya, tapi saya bilang tidak usah, itu uang spekulan saja," tegasnya.

Sebagai peserta tes CPNS jalur K2 di Kabupaten Blitar, Sri mengungkapkan sebanyak 518 orang dari total sekitar 1.555 tenaga honorer yang layak ikut proses seleksi,diantaranya dinyatakan lulus.

"Itu berasal dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, pokoknya macam-macam," tandasnya.