Revisi Aturan, Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas akhirnya terealisasi dengan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Perubahan itu ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.05/2014. PMK baru ini diteken pada 17 Maret 2014.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (26/3/2014), upaya ini dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan penghematan anggaran untuk perjalanan dinas sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet tanggal 1 Oktober 2013.

Chatib menilai, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Menteri/Pejabat setingkat Menteri dan Anggota Lembaga Negara.

Dalam ketentuan baru itu, biaya perjalanan dinas masih dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu A, B, C, dan D.

Namun komposisi jabatan-jabatan yang berada dalam masing-masing kelompok telah berubah menjadi:

a. Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan, anggota lembaga tinggi negara, pejabat eselon I, dan pejabat yang setara.

b. Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan Presiden (spesial envoy), dan pejabat lainnya yang setara.

c. Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/
b dan perwira menengah TNI/Polri; dan

d. Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan C.

Sebagai perbandingan dalam peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 64/PMK.05/2011, anggota Lembaga Tinggi Negara dan pejabat eselon I masuk dalam Golongan B.

Terkait dengan penggolongan itu, untuk klasifikasi Moda Transportasi Udara berlaku ketentuan sbb:

1. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara;

2. Klasifikasi Bisnis diberikan untuk Golongan A bagi Menteri, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, serta Golongan B; atau

3. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Bisnis.

“Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi bisnis untuk semua golongan,” bunyi PMK itu.

Adapun bagi Isteri/Suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.

Sementara perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam hotel yang sama.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi PMK yang diundangkan pada 17 Maret 2014 itu.