Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap ratusan kepala sekolah yang terpilih dari seleksi dan promosi terbuka (lelang jabatan). Pemprov akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.
Asisten Sekda bidang Pemerintahan DKI, Mara Oloan Siregar mengungkapkan, pelaksanaan evaluasi kepala sekolah akan dilakukan setiap tahun.
"Saat ini, evaluasi belum dilakukan karena mereka baru dikumpulkan (lantik). Jadi selama setahun akan kita amati dan evaluasi," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis Jumat (28/3/2014).
Mara menegaskan, Pemprov DKI bakal melakukan lelang jabatan kembali, apabila dari hasil evaluasi menunjukkan kinerja kepala sekolah tersebut buruk.
"Itu kan case by case. Kalau ada yang memang tidak cocok, ya kenapa tidak kita cari yang cocok lagi. Supaya posisi itu benar-benar bisa dimanfaatkan," terangnya.
Dalam hal ini, dia mengaku, akan menggandeng BPS untuk melakukan survei kepada masyarakat terhadap kinerja kepala sekolah itu dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu variabelnya menyangkut kompetensi kepala sekolah.
Baca Juga
"Kami akan ajak BPS, nanti akan dirumuskan variabelnya," kata Mara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah melantik sebanyak 180 kepala sekolah, terdiri dari 117 kepala sekolah tingkat SMA dan 63 kepala sekolah tingkat SMK.
Advertisement
"Enam bulan dievaluasi. Kalau hasilnya jelek, nasibnya sama seperti lurah dan camat, akan diganti," tegas Calon Presiden itu.