Ini Alasan Dahlan Iskan Ngotot Bangun Tol Atas Laut

Liputan6.com, Jakarta Rencana pembangunan jalan tol atas laut yang digagas oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong agar segera direalisasikan. Total investasi proyek pembangunan jalan tol di atas laut ini diperkirakan sekitar Rp 150 triliun.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pembangunan tahap 1 proyek ini sudah masuk dalam tahap presentasi hasil uji kelayakan.

"Ini tadi sudah dipresentasikan, dan visible karena akan dikombinasikan dengan kawasan industri. Jadi tahap 1 itu Semarang-Surabaya 300 km, separuh di atas laut, itu bagian Tuban Lamongan, Gresik, biayanya Rp 50 triliun," ujar Dahlan  usai Rapim di Gedung BRI, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014).

Sementara untuk tahap 2 dibangun antara Cirebon-Semarang sepanjang 200 km dengan investasi Rp 90 triliun.

"Jadi total Rp 150 triliun. Ini konsorsium seluruh perusahaan karya di bawah PT Jasa Marga, dia lead developing-nya," lanjut Dahlan.

Dia menyatakan, dari segi kemampuan penyediaan dana tidak menjadi masalah karena proyek ini didukung penuh oleh perbankan BUMN.

"Ini kan harus ada studi amdal, perizinan nanti ke Kementerian PU. Fokusnya pada studi berikutnya dari Cirebon-Semarang tapi lihal studinya nanti, bisa saja dilakukan lebih dulu, coba dikaji mendetail Cirebon-Semarang," jelasnya.

Dahlan menjelaskan, alasan dirinya ngotot agar proyek ini segera terlaksana karena dia melihat proyek tol darat Cirebon (Brebes)-Semarang yang digagas sejak lima tahun lalu belum juga dimulai pembangunannya hingga saat ini. Hal ini membuat tiap tahunnya terjadi kepadatan kendaraan di jalur Pantura terutama saat mudik lebaran.

"Ini kapan darat jadi, karena sampai saat ini saja belum mulai, sementara pantura tiap tahun padat tiap tahun. Sampai kapan orang menderita lewat Pantura. Saya pesimis (tol darat) 2016 atau 2017 selesai. Jadi kenapa tidak dibangun di atas laut saja, lebih ada kepastian, setidaknya akhir 2017 bisa selesai," kata Dahlan.

Saat dikonfirmasi mengenai kekhawatiran proyek ini tidak mendapatkan izin dari Kementerian PU, Dahlan mengatakan, kementerian yang dipimpin oleh Djoko Kirmanto tersebut tidak dapat melarang proyek ini berjalan.

"Saya minta 1 bulan sudah keluar penjajakan kapan bisa dimulai. PU tidak bisa melarang ini. Saya rasa tidak perlu Perpres (Peraturan Presiden). Kalau jalan ton darat itu dua tahun selesai, maka saya batalkan (pembangunan tol laut)," tandasnya.