PLN & Freeport Absen Setor Dividen, Hatta: Itu Urusan Menkeu

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan target dividen tahun buku 2013 yang dibayarkan pada tahun ini sebesar Rp 40 triliun tak akan terealisasi, sehingga direvisi sekitar Rp 37,5 triliun-Rp 38,5 triliun. Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus absen dari penyerahan dividen karena merugi.

Namun mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa justru melempar urusan tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu).

"Saya belum dapat informasi soal kekurangan dividen, jadi saya nggak usah komentar dulu. Biar itu jadi tugas Menkeu," terang dia di Jakarta, Kamis (10/4/2014) malam.

Ditemui terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, ada revisi ke bawah dari penerimaan dividen tahun ini yang rencananya menyumbang Rp 40 triliun.

Kondisi ini terjadi karena ada dua perusahaan pelat merah tercatat tak membagi dividen kepada pemerintah di 2014, yakni PT Freeport Indonesia dan PT PLN (Persero).

"Freeport seharusnya setor dividen Rp 1,5 triliun per tahun, tapi info terkini belum disetorkan. Kinerja keuangannya terpengaruh dari pembatasan ekspor minerba," ujarnya.

Sementara PLN, tambah dia, sudah menyatakan tak memberi dividen lantaran mengalami kerugian akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Pada tahun lalu, dividen PLN mencapai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun. Selama ini, penyumbang dividen terbesar adalah PT Pertamina (Persero), bank BUMN, PT PGN Tbk dan lainnya.

"Ya karena tidak ada laba, jadi nggak bisa tarik dividen. Karena dari laba BUMN, biasanya ditarif sebagai dividen sekitar 20%-50%, tapi ada juga yang nggak dikasih karena mereka mau pakai uang itu untuk investasi," tutur dia.

Askolani mencontohkan, pihaknya memberi batasan pemberian dividen negara kepada bank-bank BUMN demi menjaga posisi rasio kecukupan modal (CAR). "Jadi kalau kami ambil dividen kepada semua BUMN tidak tepat juga," pungkasnya.