Perusahaan Tandingan PLN Harus Milik Pemerintah Bukan Swasta

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) meminta jika ada perusahaan tandingan yang ingin bersaing dengan ikut mengalirkan listrik ke daerah terpencil, sebaiknya perusahaan tersebut bukan perusahaan swata.

Manager  Senior Komunikasi dan Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, jika perusahaan yang menjadi tandingan PLN perusahaan swasta maka orientasinya adalah keuntungan. Padahal, mengalirkan listrik di wilayah terpencil tidak menguntungkan.

 "Kalau swasta akan begitu pasti (mencari keuntungan)," kata Bambang di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Menurut Bambang, perusahaan tandingan yang akan membantu PLN melistriki daerah terpencil harus perusahaan pemerintah.

"Oke juga, cuma kalau di daerah terpencil kalau pemerintah yang bikin, ya oke, kalau pemerintah yang bikin bukan orientasi untung karena layanan publik," tutur dia.

Hal ini terkait pernyataan Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku sudah punya imipian mengenai pembangunan kelistrikan di Indonesia.

"Kalau ide saya, saya mau membentuk PLN yang lain. Kalau saya jadi presiden nanti, karena kalau melistriki daerah terisolir atau terpencil sekarang itu tidak mungkin dibebankan PLN yang sekarang," kata dia.

Perusahaan kelistrikan baru ini nantinya akan terpisah dari PLN dan akan menjadi pesaing bisnis. Harapannya, dengan adanya persaingan itu PLN akan lebih maju.

"Jadi PLN biarkan jalan dengan bisnisnya sekarang, yang baru ini nanti akan konsentrasi mengaliri ke lokasi-lokasi terpencil di Indonesia," pungkas dia.