BTN Dicaplok, Pembiayaan Rumah Murah Bakal Tiada?

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyesalkan keputusan pemerintah yang memberi restu PT Bank Mandiri Tbk mengambilalih saham BTN. Pasalnya dengan akuisisi ini, eksistensi BTN sebagai bank perumahan rakyat di Indonesia akan hilang.

Salah seorang pegawai BTN asal Kantor Cabang Surabaya, Siswandi menolak akuisisi Bank Mandiri terhadap perusahaannya. Alasannya, kinerja bank BTN masih terbilang sehat dengan laba sekitar Rp 1,5 triliun.

"Kalau BTN di bawah Bank Mandiri, fokus bisnis akan berkurang. Lalu siapa lagi yang mau membiayai perumahan untuk rakyat kecil. Kami itu memperjuangkan pangsa pasar rakyat menengah ke bawah dengan porsi 98%," tegas dia usai Apel Kesetiaan Bela BTN di kantor pusat, Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Siswandi mengklaim, BTN merupakan satu-satunya bank yang sanggup melayani kredit perumahan rakyat dengan penghasilan minumum Rp 2,5 juta per bulan.

"Kami layani permintaan KPR dengan gaji Rp 2,5 juta per bulan. Tawaran cicilan kredit pun mau yang berapa saja ada tergantung penghasilan. Bank lain mau nggak? Ngasih kredit rumah ke tentara aja nggak mau, cuma BTN yang bersedia," tutur dia.

Terkait kredit macet atau Non Performing Loan (NPL), Siswandi mengaku persoalan tersebut dapat diperbaiki. "NPL kami masih kecil kok, dan bisa diupayakan dengan cara penagihan," ucapnya.

Dia mengimbau kepada pemerintah untuk memikirkan nasib rakyat Indonesia terkait kebutuhan perumahan. Pasalnya negara ini mencatatkan kekurangan rumah (backlog) sekitar 15 juta unit.

"Program rumah rakyat dan rumah murah kan tanggung jawab bersama, jadi harus itu yang dipentingkan. Bank lain nggak ada yang komit dengan perumahan murah, jadi perlu dipikirkan kesejahteraan bersama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Satya Wijayantara menilai kebijakan Dahlan Iskan yang ingin menjadikan BTN sebagai anak usaha Bank Mandiri adalah sebuah kekeliruan.

"Mana ada anak usaha bank di bank. Kalau ini terealisasi, pembiayaan rumah murah nggak akan ada lagi, padahal program rumah murah untuk rakyat kecil dari Kementerian Perumahan Rakyat mayoritas BTN yang jalankan," keluhnya.

Serikat Pekerja BTN, lanjut Satya, akan kembali menggelar aksi serupa di Konvensi Partai Demokrat pada 27 April ini. Sebab sampai saat ini, pihaknya belum melakukan komunikasi apapun dengan manajemen atau direksi BTN.

"Belum ada direksi yang merespon. Tapi kami sudah kirim surat ke partai politik dan Pak Menko Perekonomian. Dan Pak Menko sudah mau menjadwalkan ketemu dengan kami, tapi belum tahu kapan. Harapannya sih bisa minggu depan," tandasnya.