Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengakui pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) masih sangat terkendala dengan minimnya prospek bisnis di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Eni V Panggabean menjelaskan minimnya prospek bisnis tersebut karena pengembangan LKD ini tidak melibatkan satu instansi semata.
"Itu memang harus ke Kemenkominfo juga, jadi kami sudah melakukan pembahasan dengan mereka, tapi tentu tergantung dari segi bisnisnya, apakah itu menguntungkan? Jadi tidak semua dalam kontrol kita," katanya saat berdiskusi dengan wartawan di Gedung Bank Indonesia, Senin (21/4/2014).
Dijelaskan keterkaitan Kemenkominfo dalam hal ini adalah sebagai regulator dalam penyedia layanan jaringan sebagai fasilitas dari adanya LKD ini.
Secara lebih spesifik, Eni mengaku keterlibatan perusahaan-perusahaan penyedia jaringan (provider) ini yang menjadikan pengembangan LKD sangat tergantung dari potensi bisnis suatu daerah tersebut.
"Karena tergantung jaringan juga, kalau disana ada jaringan itu pasti mudah, tapi kalau belum tersentuh jaringan itu sulit, kemarin dalam pilot project kiya kendalanya beberapa mobile itu sulit jaringan," papar dia.
Dalam pilot project yang sudah dilakukan hingga saat ini, BI melihat masyarakat menyambut baik rencana pengembangan LKD hingga ke remote area di seluruh Indonesia.
"Bagus, jadi di pilot project itu, masyarakat yang jauh dari bank, tidak ada ATM, itu bisa bayar pupuk dengan adanya LKD ini," jelas Eny.
Saat ini, Bank Indonesia tengah membicarakan rencana pengembangan LKD tersebut dengan bank-bank di Indonesia, untuk kemudian dilandasi dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia. SE sendiri ditargetkan akan mampu diselesaikan pada bulan Mei 2014.
Tak Berprospek Bisnis, Sulit Kembangkan Uang Digital di Daerah
BI mengakui pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) masih sangat terkendala dengan minimnya prospek bisnis di wilayah-wilayah terpenci
Advertisement