Akuisisi BTN oleh Mandiri Ditentang Keras Pengusaha Properti

Liputan6.com, Jakarta - Pergolakan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh Bank Mandiri masih terus menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Sejumlah perusahaan pengembang properti yang tergabung dalam beberapa asosiasi dengan tegas menolak rencana akuisisi yang dicetuskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Berbeda dengan pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengaku BTN memiliki kinerja yang baik sebagai penyedia kredit perumahan bagi masyarakat kelas kecil dan menengah.

"BTN sejak berdiri selalu fokus dan kinerjanya selalu membaik. Jadi bank ini sehat dan juga punya visi memperhatikan pemberian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Eddy di sela diskusi terbuka yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Rabu (24/3/2014).

Dia juga menilai BTN sebagai bank yang tahan banting mengingat saat krisis agunannya tidak susut. Aksi akuisisi dikhawatirkan dapat membuat peran bank yang menjadi anak perusahaan menjadi semakin bias.

"Kami ingin BTN-nya tetap eksis sebagai bank khusus pembiayaan perumahan. Kami khawatir setelah diakuisisi, peran utama BTN akan berangsur hilang. Prinsipnya REI keberatan dan menolak aksi akuisisi BTN dengan bank manapun," tegas dia.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Endang Kawidjaja yang dengan tegas menolak rencana akuisisi BTN tersebut.

Dia juga mengungkapkan beberapa bantahan terhadap alasan Dahlan yang bersikukuh mewujudkan aksi akuisisi bank pelat merah itu.

"Jika ingin memiliki bank (dengan aset) besar, mengapa tidak melakukan merger dengan bank besar lain seperti BNI. Jumlah asetnya bisa sampai Rp 1.000-1.300 triliun. Kenapa harus dengan BTN yang jumlah asetnya kecil," tutur Endang.

Meski demikian, tujuan Dahlan untuk membesarkan BTN sangat didukung oleh kalangan pengembang properti hunian di Tanah Air.

Hanya saja, para pengembang sangat menyesalkan cara Dahlan yang memilih melancarkan aksi akuisisi dibandingkan melakukan alternatif lain.

Para pengusaha properti ini memandang perlunya fokus pemerintah pada RUU Tabungan Perumahan (Tapera) yang kini tengah digodok bersama DPR. Selain itu, sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah sebaiknya mengkaji terlebih dulu rencana tersebut sehingga tidak merugikan pihak manapun.