Gagal Diakuisisi, Pasar Kredit Perumahan BTN Bakal Tergerus

Liputan6.com, Jakarta Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda atas instruksi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet.

Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Imron Rosyidhi menilai gagalnya proses akuisisi ini mempunyai dampak buruk kepada kinerja BTN.

Pasalnya, pasar kredit pemilikan rumah BTN akan semakin tergerus oleh bank-bank lain karena bank tersebut tidak memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk ekspansi.

"BTN akan sulit membiayai kompleks-kompleks perumahan karena mencari tanah murah di Jakarta, bahkan di Jabodetabek, semakin susah. Sekarang harga tanah di Karawang saja sudah Rp 79 juta, sulit dijangkau oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekalipun," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Dia mengatakan seharusnya dengan diakuisisi oleh Bank Mandiri dapat permodalan BTN akan semakin kuat, sehingga bisa membiayai ekspansi KPR, seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Rumah tingkat ini, dengan fasilitas lengkap, akan bisa lebih banyak nantinya dibiayai oleh BTN. Akan lebih banyak apartemen murah nantinya," lanjutnya.

Menurut Imron, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, disebabkan muncul keinginan agar BTN bisa mengambil posisi seperti itu ke depannya.

"Mendorong dibiayainya perumahan-perumahan seperti itu, dengan lingkungan yang aman, mampu dijangkau masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat kian maju," kata dia.

Dia juga menganggap rencana akuisisi BTN oleh Mandiri merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan modal dan pendanaan bank sehingga memperbesar ruang pembiayaan bagi konsumennya.

"Saya sependapat dengan gagasan Pak Dahlan Iskan karena tujuannya justru meningkatkan pelayanan pada masyarakat terutama memenuhi kebutuhan rumah," jelasnya.

Selain itu, dengan akuisisi, ruang gerak BTN akan lebih efisien nantinya. Karena selama ini, BTN belum optimal dalam memberikan kredit perumahan. Buktinya, sekitar 40 % kredit perumahan belum tertangani terutama untuk kelompok menengah ke bawah.

Sementara itu, terkait penolakan karyawan BTN, hal tersebut bisa diatasi dengan komunikasi yang intesif dengan karyawan untuk menyakinkan tidak akan terjadi PHK. "Ini hanya persoalan komunikasi saja, Pak Dahlan saja sudah memastikan tak ada PHK," ungkap Imron.

Dia juga berpendapat, persoalan akuisisi ini bisa dituntaskan pada pemerintahan ini. Sebab, tak ada yang bisa menjamin ide akuisisi ini akan dilanjutkan pada pemerintahan mendatang.

"Sudah kebiasaan ganti menteri ganti policy, jadi kalau memang gagasan ini bagus, maka dituntaskan dalam era Pemerintahan ini, sehingga bisa jadi legacy yang baik," tandasnya.