Banyak Penyelundupan, Mentan Desak Hapus Subsidi Pupuk

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengkritisi pemberian subsidi pupuk kepada petani setiap tahun. Pasalnya kesenjangan harga antara pupuk non subsidi dan subsidi hanya menimbulkan kecurangan oknum yang ingin memperkaya diri sendiri.

Menteri Pertanian Suswono mengaku, anggaran subsidi pupuk saat ini sekitar Rp 18 triliun harus bisa dialihkan untuk kepentingan petani, bukan dengan subsidi pupuk.

"Jangan buat subsidi pupuk, karena biar saja pupuk pakai harga pasar. Tapi Rp 18 triliun itu diberikan untuk kompensasi petani, perbaikan irigasi, dan jaminan harga supaya petani tidak dirugikan," kata dia di Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Pemerintah, tambah Suswono, bakal memperketat pengawasan pupuk supaya penggunaan pupuk lebih tepat sasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan menghitung besaran marjin yang bisa menguntungkan para petani meski tanpa subsidi pupuk.

"Nanti kita hitung berapa marginnya dan itu yang akan kita jamin agar tidak merugikan. Petani kan tidak senang kalau harga fluktuasi, senangnya harga stabil," ujarnya.

Dia mengaku disparitas harga pupuk hanya akan membuat penyelundupan pupuk kian merajalela. Sementara pemerintahan di negara lain telah menghapus subsidi pupuk untuk para petani.

"Ada disparitas harga yang subsidi dan non subsidi sehingga menjadikan rembesan masih mungkin terjadi karena perbedaan harganya bisa sepertiganya. Makanya banyak yang tergiur melakukan tindakan tidak bertanggung jawab," terang Suswono.

Dia berharap agar pemerintahan di periode mendatang bisa melakukan kebijakan tersebut, mengingat kebutuhan pupuk setiap tahun mencapai 9,5 juta ton.

"BPK sedang audit ada kenaikan HPP, volume produksi jadi turun dan dananya tidak ditambah yaitu Rp 18 triliun. Tapi petani jangan khawatir, kebutuhan pupuk akan dipenuhi," cetusnya.