Sukses

Pengusaha: Imej RI Buruk karena Buruh Sering Demo

Maraknya aksi turun ke jalan yang dilakukan massa buruh membawa kesan buruk dari investor asing terhadap Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha menilai banyaknya tuntutan dan aksi unjuk rasa  buruh yang banyak digelar belakangan ini lebih banyak membawa dampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia terutama pada sektor investasi.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan dengan maraknya aksi turun ke jalan yang dilakukan massa buruh membawa kesan yang buruk dari investor asing terhadap Indonesia.

"Mereka (buruh) turun ke jalan, kemudian efektifitasnya dimana?. Jangan sampai ada image dari investor dari luar  bahwa buruh di indonesia lebih suka demo daripada bekerja,  jangan sampai seperti itu," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Menurut Sarman, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesa adalah tingkat produktifitas pekerja dan keamanan.

"Karena dari produktifitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk masuk. SDM yang tersedia juga harus imbangi dengan kompetensi," lanjut dia.

Dia mengungkapkan, sektor industri yang paling dirugikan jika pekerjanya sering melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja yaitu sektor padat karya dimana banyak mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi.

"Seperti industri padat karya, rata-rata mendapat order dari luar negeri yang biasanya waktunya sudah ditentukan, kalau mereka tidak tepat waktu maka mereka akan dapat sangsi dari buyer," katanya.

Jika buruh sering melakukan aksi unjuk rasa seperti ini, lanjut Sarman, maka banyak proses produksi yang akan tertunda.

Dan untuk mengejar target produksi yang telah ditentukan oleh pembeli, industri mau tidak mau harus meminta pekerjanya bekerja lembur, dan hal ini akan menambah pengeluaran bagi industri.

"Mau tidak mau mereka (industri) menghitungnya lembur untuk mengejar target. Mereka harus mengeluarkan upah lembur yang seharusnya tidak perlu. Belum lagi gaji pokok pekerjanya tetap berjalan, padahal tidak ada proses produksi," tandasnya. (Dny/Nrm)

Video Terkini