RI Ketinggalan Garap Mobil Listrik Dibandingkan Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan mobil listrik di Indonesia masih terganjal regulasi. Padahal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan serius sampai rela menyerahkan seluruh gajinya untuk menggarap proyek mobil listrik, produksi putra bangsa.

Dalam kesempatan launching Mandiri Institute yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Wakil Menteri Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin dan beberapa Direktur Utama sejumlah BUMN, Dahlan curhat soal sulitnya mengembangkan mobil listrik di negeri sendiri.

"Mobil listrik susah sekali di sini, peraturannya belum ada," kata dia di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Lebih jauh Dahlan menjelaskan, Indonesia dan negara lain berada dalam posisi yang sama soal mobil listrik. Namun karena terhambat regulasi, maka negara lain telah melangkah lebih dulu meninggalkan negara ini.

"Kita dan negara lain sama-sama di posisi start, tapi bendera kita tidak dikibar-kibarkan. Padahal punya kesempatan, akhirnya kita ketinggalan lagi di teknologi ini," tegasnya.

Mantan Direktur Utama PLN itu mengkritisi persepsi, pandangan sejumlah pihak yang masih mempertanyakan infrastruktur mobil listrik yang masih langka menjamah pinggir-pinggir jalan, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Paradigma kami tidak sama, bahkan ada pertanyaan kalau ada mobil listrik nyolok di mana. Pertanyaan ini pola lama, kuno dan ini harus dihilangkan," keluhnya.

Dari hasil riset, Dahlan menyebut, sekitar 90% pemilik mobil listrik mengisi ulang daya di rumah. Sedangkan di pinggir jalan hanya 5% dan sisanya 5% di mal, dan lainnya.

"Jadi yang ngisi listrik di pinggir jalan cuma 5%. Makanya berpikirnya jangan begitu, karena rumah bisa jadi pom listrik, kalau pom bensin kan nggak mungkin di rumah," jelasnya.

Upaya pengembangan mobil listrik, lanjut Dahlan, adalah langkah tepat untuk lepas dari masa penjajahan bahan bakar minyak (BBM) yang sedang melanda Indonesia di samping program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

"Penjajahan BBM ini sangat bikin kita menderita. Kalau tidak dilakukan cara, kita akan terus mengimpor BBM dan sulit mengendalikan nilai tukar mata uang kita," tandasnya. (Fik/Ahm)