Kemenkeu Ajukan APBN-P ke Presiden Besok

Sidang paripurna membahas evaluasi pelayanan mudik Lebaran, evaluasi kinerja termasuk implementasi dari APBN Perubahan 2011. (Antara).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 ke Presiden besok (13/5/2014). Proses selanjutnya, APBN-P tersebut akan dibahas dalam Sidang Kabinet.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengaku, setelah dibahas dalam Sidang Kabinet, pemerintah akan membawanya ke rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Besok ke Presiden dulu sidang kabinet untuk finalisasi. Jika sudah resmi Presiden setuju akan dibawa ke Banggar pada 20 Mei ini, lalu nanti ke Komisi dan balik lagi ke Banggar," ujarnya usai Rapat Pimpinan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Askolani menyebut, beberapa pos anggaran dan asumsi makro akan mengalami perubahan seiring dengan realisasi APBN dan kondisi perekonomian saat ini. Namun dia masih enggan membeberkan secara lebih rinci belanja apa saja yang akan mengalami revisi.

"Belum tahu, tapi mungkin pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Konsen kami di lifting. Tidak semua berubah, yang pasti APBN aman," tegasnya.

Terkait pemangkasan belanja pada APBN-P, Askolani lagi-lagi enggan mengungkapkannya. "Belum tahu, kalau ada pelebaran defisit, ya mungkin kami optimalkan pendapatan, belanja dihemat. Presiden yang akan tentukan semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintah akan merevisi target pertumbuhan ekonomi maksimal 5,5% dari semula maksimal 5,8% pada tahun ini.

Pada paparan BI Rate kuartal I, Bank Indonesia (BI) lebih dulu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1%-5,5% dari semula 5,5%-5,9%. (fik/gdn)