APBN Berubah, Honor PNS Sampai Uang Seminar Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 kepada DPR. Hal ini dilakukan karena terjadi pergeseran makro ekonomi yang berpengaruh terhadap fiskal Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan efisiensi pada belanja subsidi, belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos) serta belanja pegawai.

Ini merupakan cara untuk menjaga pembengkakan pos belanja dan kemungkinan adanya penurunan pendapatan karena kondisi ekonomi.

"Kalau efisiensi bansos dan belanja barang, kami minta kepada masing-masing kementerian/lembaga (K/L) untuk mengendalikannya. Tapi saya belum tahu, karena mesti dicek di K/L," kata dia, Jakarta, seperti ditulis Kamis (15/5/2014).

Sementara efisiensi belanja pegawai, lanjut Askolani, dengan memangkas honor tim hingga anggaran perjalanan dinas. Pemerintah, sambungnya, ingin melanjutkan pengendalian terhadap penggunaan belanja pemerintah mengingat dampaknya terhadap postur dari defisit anggaran.

"Belanja subsidi juga dicek ulang, sehingga perlu dilakukan pengendalian volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi supaya kuota 48 juta kiloliter tidak terlampaui di tahun ini. Biar Kementerian ESDM yang mendesain effort-nya," cetus Askolani.

Senada, Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, pemerintah akan memotong anggaran perjalanan dinas, seminar dan sebagainya. Namun dia belum bersedia menyebut jumlah pemangkasan dan penghematannya untuk anggaran.

"Besarannya harus di excercise sesuai asumsi makro karena ada efek dari pertumbuhan yang melambat, efek dari tekanan subsidi BBM dan lifting. Tapi pasti ada pemangkasan," ucapnya.

Hingga 31 Maret 2014, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp 55 triliun atau 20,9% dari pagu APBN yang dipatok Rp 263 triliun. Sedangkan belanja barang mencapai Rp 14,9 triliun atau 7,9% terhadap pagu. Dan realisasi subsidi BBM sebesar Rp 20 triliun atau 9,5% dari target Rp 210,7 triliun. (Fik/Ndw)