Ini PR Chairul Tanjung Sebagai Menko Perekonomian

Liputan6.com, Jakarta - Hatta Rajasa pada Senin (19/5/2014) ini resmi menyerahkan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Chairul Tanjung.

Sebelumnya CT telah resmi diambil sumpah jabatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan pukul 10.00 WIB dengan dihadiri sebagian besar menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dengan masa tugasnya yang hanya lima bulan, tentu masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan CT sepeninggal Hatta Rajasa. Lalu apa saja itu?.

Sekjen Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai setidaknya ada tiga hal yang membutuhkan peran aktif CT sebagai Menko Perekonomian.

"Problem dari subsidi BBM sudah terjadi peningkatan, jadi mungkin perlu diamankan dari sisi ini, takutnya kepercayaan investor ke Indonesia akan kembali melemah, sehingga bakal lari lagi ke luar, rupiah pun akan melemah lagi. Ini PR pertama," tegas Aviliani saat ditemui di kantor Kemenko, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Soal subsidi BBM, Aviliani menambahkan CT harus memberikan gambaran terkait bagaimana arah subsidi BBM dalam jangka pendek ini, apakah akan dikompensasikan atau di naikkan kembali harga BBM bersubsidinya.

Aviliani mengatakan, hal kedua, CT juga harus mampu menciptakan kebijakan terkait percepatan pembuatan lapangan kerja yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa.

"Job creation ini penting, mungkin untuk jangka pendek. Selama ini BLT kurang efektif. Nah, yang paling mungkin dalam jangka pendek adalah program padat karya, dan yang paling mungkin melibatkan daerah," papar dia.

Sementara PR ketiga yang harus diatasi CT adalah pengendalian harga jelang lebaran yang setiap tahunnya selalu mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi.

"Nah ini harus berkoordinasi dengan gubernur atau kepala-kepala daerah untuk menjaga stabilisiasi harga sehingga kapan harus impor atau kapan tidak, itu bisa diperoleh datanya dari daerah," kata Avialiani.

Lebih lanjut, dia mengatakan, tingginya harga terjadi karena pemerintah kurang bisa berkoordinasi dengan daerah. "Selama ini kegagalannya adalah kalau pusat tidak bisa menjangkau daerah, sementara daerah berpandangan itu urusan pusat. Sehingga mereka tidak pernah menjaga keluar masuknya barang," pungkasnya. (Yas/Nrm)