Pejabat Takut Ambil Keputusan, CT Bakal Libatkan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menyatakan akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi ruwetnya kebijakan yang selama ini dialami para pengambil keputusan.

"Saya akan berkonsultasi dan meminta waktu kepada pimpinan KPK untuk berkoordinasi. Sebab ternyata banyak masalah yang terkait kebijakan tapi tak mampu dilakukan para pengambil kebijakan karena takut KPK," ucap CT di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Selasa (20/5/2014).

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini bahkan berencana membentuk tim kecil dari bagian KPK dan terlibat aktif dalam rapat-rapat koordinasi dengan menteri terkait.

"Saya mengundang dibentuknya tim kecil dari KPK. Kalau perlu berkantor di Kemenko Perekonomian supaya kalau ada masalah ketakutan seperti itu bisa dikonsultasikan di sini. Mereka ikut rapat dan saya transparan," ungkap dia.

Tim KPK tersebut, lanjutnya, juga diberikan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. CT menyebut, ini merupakan langkah pencegahan agar para pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan tanpa perlu takut menyalahi aturan.

"Ini baru usulan, tapi saya ingin melakukan pencegahan terutama di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena banyak keputusan yang mandek luar biasa, seperti di SKK Migas. Kebijakan yang mandek itu termasuk kontrak karya karena ketakutan juga nggak baik," terangnya.  

Renegosiasi kontrak karya, sambung CT, merupakan salah satu isu yang akan dibahas pekan depan, termasuk mengundang dua perusahaan tambang raksasa di Tanah Air yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

"Keduanya saya minta mempresentasikan masalah mereka di hadapan para menteri lain minggu depan. Saya mau dengar secara transparan dan mencari jalan keluarnya. Hasil kesepakatan dibawa ke Presiden dan beliau yang akan memutuskan," tukasnya. (Fik/Ahm)