Pemotongan Anggaran Pemerintah Ancam Pertumbuhan Industri Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Pemangkasan anggaran di sebagian besar kementerian dan lembaga negara dengan total nilai Rp 100 triliun membuat banyak kementerian dan lembaga harus memutar otak untuk menyusun kembali alokasi anggaran. salah satunya adalah Kementerian Perindustrian (kemenperin).

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan, akibat pemotongan tersebut, dana yang dikucurkan oleh pihaknya kepada dinas provinsi guna pengembangan IKM di daerah terpaksa harus dipangkas 50%-75% dari anggaran semula.

"Pemotongan anggaran hampir setengahnya, artinya anggaran untuk dinas di daerah dipotong hampir 3/4. Misalnya per provinsi dapat anggaran Rp 2 miliar hingga  Rp 6 miliar, itu 3/4-nya harus dipotong. Jadi potongan terbesar itu ada pada IKM," ujarnya di Bandung, Jawa Barat, seperti ditulis Minggu (25/4/2014).

Dengan pemangkasan anggaran ini, lanjut Euis, dirinya harus memutar otak memilih provinsi mana yang lebih diprioritaskan. Dirinya mengungkapkan bahwa kemungkinan akan lebih mengutamakan pengembangan di wilayah timur Indonesia.

"Ada beberapa provinsi yang punya proyek cukup serius seperti dengan Gorontalo, Alor dan di beberapa wilayah timur yang harus kami jaga. Nah masalahnya, rela tidak daerah lain dikurangi lebih banyak, sedangkan yang proyek ini dikuranginya sedikit. Belum lagi kami punya program seperti One Village One Product, restrukturisasi mesin. Ini daftar yang minta sudah banyak," katanya.

Euis mengaku telah menyiapkan solusi agar program-program yang disusun Kemenperin tidak terganggu pemangkasan anggaran ini. Salah satu solusinya yaitu dengan meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai perhatian terhadap perkembangan IKM, misalnya dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

"Saya berkeliling ke perusahaan-perusahaan yang mendukung seperti Astra, Pertamina, Sucofindo. Kami bilang kami ada kesulitan tapi kami punya model pengembangan seperti ini dan terbukti di lapangan. Karena targetnya negara, bukan IKM saja, kalau mereka mau membeli menu-menu pembangunan kami, itu akan sangat bagus," jelasnya.

Namun jika opsi tersebut tidak berjalan dengan baik, Euis pesimis pertumbuhan IKM akan sebaik tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dirinya terpaksa menurunkan target pertumbuhan IKM.

"Tapi kalau opsi tersebut tidak berjalan, maka kami punya opsi kedua yaitu kami rubah target, dari pertumbuhan yang sudah 7,5%, minimal hanya menjadi 4%-5%, tapi ini harus dihitung dulu. Tapi harapan kami ini bisa lebih baik karena program IKM di daerah bisa jadi perekat NKRI," tandasnya.

Seperti diketahui, pemotongan anggaran ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Dalam Inpres tersebut, secara total Kemenperin mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 700,36 miliar dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp 2,92 triliun. (Dny/Gdn)