Sejumlah Oknum Tawarkan Jalan Pintas Urus SNI Produk Mainan

Liputan6.com, Jakarta - Pemberlakuan aturan wajib memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk mainan yang beredar di pasaran per 1 Mei 2014 rupanya dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memalsukan label SNI tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Mainan Indonesia (APMI), Sudarman Wijaya mengatakan, pemalsuan tersebut justru ditawarkan oleh lembaga pemerintah yang berkaitan dengan SNI ini.

"Ada yang menawarkan, itu ada oknumnya. Kami tidak bisa menyangkal dalam LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) juga terdapat oknum," ujar Sudarman saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta seperti ditulis Senin (26/5/2014).

Dia menjelaskan, adanya tawaran ini baru terjadi setelah pemerintah menerapkan aturan wajib SNI tersebut. "Itu baru-baru ini saja. Jadi kalau kami lihat memang itu palsu. Tapi pemalsuan SNI sudah bukan rahasia, sekarang labelnya sudah mulai dijual," lanjutnya.

Menurut Sudarman, hal ini dipicu oleh harga untuk mengurus SNI yang dinilai masih sangat mahal dan memberatkan pengusaha sehingga ada beberapa oknum yang menawarkan jalan pintas.

"SNI ini harus ada stikernya. Jadi nanti ditawarin, mau tidak saya kasih stikernya, saya kasih 10 ribu stiker berarti bisa ditempel ke 10 ribu item, itu harganya Rp 20 juta, seperti itu. Karena ada yang biaya pengurusannya sampai Rp 60 juta," kata Sudarman.

Selain harga untuk mengurus SNI yang mahal, faktor lain yang menyebabkan pengusaha mengambil jalan pintas ini karena adanya ketakutan terkena sanKsi seperti produk yang dijualnya disita karena belum berlabel SNI.

"Karena kami juga sekarang ini sebenarnya dalam tahap pengalihan. Harusnya kami lihat masalahnya apa, kami perbaiki. Jadi jangan langsung main jebret lalu dikasih pinalti dipidanakan lah, barang disita lah. Saya pikir tujuannya baik tapi cara pelaksanaan sangat jelek," tandas dia. (Dny/Ahm)