DPR Sindir Kinerja Nol, Ini Reaksi Wamen ESDM

Liputan6.com, Jakarta - DPR menyindir kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kurang memuaskan terkait program-program pengendalian subsidi energi, baik untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun subsidi listrik.

Sindirin telak ini dilontarkan karena kekesalan parlemen akibat melambungnya anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2014.

Ketua Badan Anggaran (Banggar), Ahmadi Noor Supit menyoroti pembengkakan anggaran subsidi energi yang menembus ratusan triliun rupiah. Dalam RAPBN-P 2014, anggaran subsidi energi bertambah menjadi Rp 110,7 triliun.

Terdiri dari subsidi BBM, elpiji dan BBN loncat menjadi Rp 285 triliun dibanding asumsi APBN tahun ini sebesar Rp 210,7 triliun. Sedangkan subsidi listrik jebol dari Rp 71,4 triliun menjadi Rp 107,1 triliun.

"Ini sangat mencemaskan, karena penerimaan negara terjadi penurunan dari sektor pajak. Kalau tidak ada program khusus, maka susah berjalan untuk pemerintahan baru," tutur dia saat raker Pembahasan RAPBN-P di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Lebih jauh Ahmadi mengaku, RAPBN-P 2014 sangat penting untuk menentukan nasib fiskal supaya tidak membebani pemerintahan di periode mendatang. Baginya, saat ini adalah momentum baik yang mampu mempengaruhi secara signifikan masa depan anggaran pemerintahan berikutnya.

"Tapi mana posisi Kementerian ESDM dalam mengurangi dan mengendalikan subsidi BBM maupun listrik. Kebanyakan wacanan saja, tapi hasilnya nol," cetus dia kesal.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengklaim telah berusaha semaksimal mungkin. Dia justru menyalahkan pertumbuhan jumlah kendaraan sehingga program pengendalian subsidi BBM sulit dilakukan.  

"Itu kan macam-macam sebabnya, seperti pertambahan kendaraan sampai 8 juta unit motor dan 1,2 juta unit motor. Jadi subsidinya tak mengenai sasaran, yang harusnya untuk orang nggak punya malah banyak saudara kita yang punya merasa miskin," jelasnya.

Dia meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyalahkan program pengendalian subsidi BBM. Menurutnya, ini persoalan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan subsidi BBM.

"Ini masalah hati, ujung-ujungnya kesadaran masyarakat untuk bersama membantu negara, di samping ada penyalahgunaan terutama di solar. Jadi fokus kami nanti di daerah tambang sehingga pengawasannya cepat," tukasnya.

Susilo mengatakan, pihaknya akan berusaha menjaga volume BBM subsidi di saat harga minyak mentah mengalami kenaikan akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kita lagi exercise secara serius bagaimana mengurangi volume semaksimal mungkin, jangan sampai jumlah subsidinya naik tinggi," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), Hiswana Migas, BPH Migas, dan pihak-pihak terkait agar bersama melakukan pengendalian subsidi BBM termasuk soal payung hukumnya. (Fik/Ndw)