Pemerintahan Baru Mesti Melakukan Reformasi Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya regulasi yang dbuat oleh pemerintah sata ini ternyata merugikan bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi birokrasi di pemerintahan baru nanti.

Pakar Ekonomi Laode Masihu Kamaluddin mengungkapkan, pemerintah ke depan mesti melakukan reformasi birokasi. Hal tersebut dinilai penting, mengingat banyaknya regulasi  dari pemerintah yang merugikan perekonomian nasional.

"Aturan yang begitu berat, membuat ekonomi jadi mahal. Reformasi birokrasi jadi penting," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (27/5/2014).

Terangnya, yang harus diperbaiki ialah soal izin melakukan usaha. Ia menilai pemerintah saat ini melihat investor atau pengusaha sebagai lahan yang empuk untuk mencari keuntungan.

"Perizinan itu harus ditata ulang. Perizinan sekarang ini melihat investor dan pengusaha mangsa untuk dipungut awal," lanjutnya.

Berbeda halnya dengan negara-negara di Timur Tengah. Ia mencontohkan seperti di Uni Emirat Arab (Dubai) yang izin mendirikan usahanya gratis.

Untuk pendapatan negara didapat  setelah perusahaan berproduksi. Kebijakan ini dinilai lebih baik, selain menguntungkan perekonomian nasional juga menguntungkan pengusaha yang modalnya kecil.

Tak hanya itu, ia menjelaskan perlunya mendorong pembangunan infrastrukstur untuk wilayah tertinggal juga mendorong perekonomian melalui sektor pertanian dan kelautan. Menurutnya, hal itu merupakan motor utama pembangunan ekonomi nasional.

"Ekonomi ada yang besar sekali, menengah jalan sendiri, yang lain tertinggal bawah. Keutuhan barisan bukan yang di depan dan di tengah. Ini di bawah ini yang penting. Ada pertanian dan kelautan," pungkas dia. (Amd/Gdn)