Liputan6.com, Jakarta - Masalah anggaran subsidi untuk BBM hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Pasalnya, selama ini anggaran subsidi yang diberikan untuk BBM tersebut tidak tepat sasaran dan sebagian besar malah dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan seharusnya untuk jangka panjang, pemberian subsidi tidak boleh dalam bentuk barang. Hal ini karena akan terjadi penyimpangan.
"Contohnya BBM subsidi, itu lebih dari separuhnya yang menikmati adalah orang kaya. Kalau sudah mampu beli mobil masa tidak mampu beli BBM non-subsidi," ujarnya pada acara diskusi dengan DPN APINDO, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Oleh sebab itu, menurut dia, subsidi dalam bentuk barang ini seharusnya langsung diberikan kepada yang miskin dan hampir miskin.
"Subsidi ini diberikan kepada orang miskin, kita kasih uang, biar orang miskin itu bisa bayar listrik, bayar yang lainnya," lanjut dia.
Meski demikian, Chairung Tanjung mengakui untuk merubah sistem subsidi ini sangat sulit karena keputusannya bukan hanya diambil pada tingkat Keputusan Menteri (Kepmen) atau Keputusan Presiden) (Kepres), melainkan harus ada keputusan bersama dengan DPR.
"Ini butuh waktu yang relatif panjang. Dalam sisa waktu ini hampir tidak bisa, dipastikan opsi itu sulit dilakukan meski opsi itu tetap terbuka. Tetapi kita terus melakukan pengkajian supaya bisa dilakukan pada pemerintahan mendatang," tandas dia. (Dny/Nrm)
Chairul Tanjung Lempar Kenaikan BBM Subsidi ke Presiden Baru
Seharusnya untuk jangka panjang, pemberian subsidi tidak boleh dalam bentuk barang.
Advertisement