Prabowo-Hatta Stop Utang Luar Negeri, Ekonomi RI Jadi Korban

Liputan6.com, Jakarta - epala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa memandang visi misi pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang berencana menghentikan utang luar negeri pada 2019 hanya akan membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pengurangan utang kan bisa mempersempit defisit sehingga targetnya dapat mencapai surplus. Tapi risikonya pertumbuhan ekonomi melambat," terang dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Jika pertumbuhan ekonomi tertekan, tambah Purbaya, penyerapan tenaga kerja pun akan melambat sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran. "Visi misi itu tidak pro growth sehingga bisa terjadi kenaikan tingkat atau angka pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.

Dia menilai, visi misi yang tertuang dalam dokumen 'Membangun Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur serta Bermartabat' itu tidak dipikirkan secara matang oleh duet Prabowo-Hatta.

"Pasangan ini tidak mencermati dampak yang akan ditimbulkan, karena nggak dipikirkan secara matang. Implikasinya ke ekonomi akan seperti apa. Jadi mereka bukan tidak realistis tapi kurang hati-hati saja," paparnya.

Purbaya menyarankan supaya pasangan ini memiliki arah kebijakan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Supaya rasio utang dari PDB turun terus, sehingga dampaknya ke fiskal dan pertumbuhan ekonomi juga bagus," tandas dia.

Sebelumnya, pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjanji Indonesia sudah tak bergantung pada utang luar negeri di akhir jabatannya pada 2019.

"Jadi tim Prabowo-Hatta tegas untuk tidak ingin tergantung utang luar negeri yang menjajah selama ini," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Drajad Hari Wibowo.

Drajad menjelaskan, selama ini pemerintahan SBY masih mengandalkan utang luar negeri. Bahkan, pernah ada sebuah lembaga dunia yang akan memberikan utang namun dengan persyaratan yang sangat merugikan negara.
 
Pengurangan terhadap kebutuhan utang luar negeri ini diakui Drajad tidak akan dilakukan secara sekaligus, namun akan dilakukan bertahap. (Fik/Ndw)