Sukses

Pikat Investor Thailand, RI Perlu Berikan Insentif

Kondisi Vietnam yang juga tengah mengalami gangguan, menjadikan kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investor.

Liputan6.com, Jakarta - Krisis politik di Thailand yang terjadi saat ini menimbulkan potensi relokasi investasi dari negara tersebut ke negara lain di sekitarnya yang kondisi politik dan keamanannya jauh lebih stabil.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa krisis politik ini memang menganggu kegiatan ekonomi di negara tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang menanamkan investasinya di negara tersebut.

"Misalnya dengan adanya jam malam, kalau pabrik bekerja dibagi menjadi 3 shift, paling hanya 1 shift saja yang bisa bekerja. Ini kan sangat merugikan. Juga bagi citra negara itu sendiri, bisa dianggap  sebagi negara yang iklim investasinya tidak kondusif," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Mengenai kemungkinan relokasi investasi dari Thailand ke Indonesia, Suryo mengaku belum mendapat informasi mengenai hal tersebut. Namun menurutnya yang paling penting dilakukan pemerintah saat ini yaitu mempersiapkan dan memperbaiki iklim investasi dan ketersediaan penunjang investasi di dalam negeri.

"Lebih baik siapkan diri saja. Tingkatkan daya tarik dan lakukan perbaikan dari kekurangan yang ada misalnya masalah infrastruktur, lahan, kepastian hukum dan birokrasi supaya lebih menarik," katanya.

Mengenai persaingan dengan negara Asia Tenggara (ASEAN) lain dalam menarik investor masuk seperti dengan Vietnam, Suryo menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun dengan kondisi dalam negeri Vietnam yang juga tengah mengalami gangguan, menjadikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menarik investor sebanyak-banyaknya.

"Vietnam juga lagi rusuh, kemarin terjadi pembakaran pabrik milik China dan Taiwan di sana. Kita bisa tawarkan tujuan investasi di Indonesia yang lebih menarik, kalau perlu berikan insentif agar mereka lebih yakin, seperti insentif fiskal. Itu perlu dipikirkan," tandasnya. (Dny/Gdn)