Larangan Jual BBM Subsidi di Hari Libur Bisa Bikin Ribut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menilai wacana kebijakan larangan menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat logis. Namun berpotensi menimbulkan kekacauan.

"Kebijakan larang jual BBM subsidi di hari Sabtu, Minggu dan libur sudah dibahas. Kayaknya sih logis ya tapi kalau dilaksanakan belum tentu bisa berjalan. Hasilnya sedikit tapi chaos (kekacauan) banyak," ucap dia dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBN-P 2014 di Gedung Banggar, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Dengan melihat potensi terjadinya keributan, Jero mengaku, belum berani merealisasikan rencana tersebut. "Ini masih terus dilakukan pembahasan dengan Dirjen dan lainnya, jadi masih di atas kertas," terangnya.

Kata dia, jika larangan penjualan BBM subsidi di hari libur diimplementasikan, pemerintah dapat mengendalikan volume seiring tingginya kebutuhan BBM tahun ini karena ada momen lebaran, liburan anak sekolah, pemilihan umum, natal, tahun baru sampai kenaikan jumlah kendaraan.

"Tapi saya mikir lagi, rakyat kita kan akalnya banyak. Kalau dilarang beli BBM subsidi hari libur, pasti ada yang jual dan membeli di Jumat malam. Nah kalau kayak begini, peluang penghematan nggak akan banyak," jelas Jero.

Selain rencana itu, dia menyebut, beberapa program pengendalian dan penghematan BBM subsidi sedang digodok Kementerian ESDM.  Program itu, Jero bilang, meliputi pembelian BBM subsidi secara non tunai, pengurangan nozzle BBM subsidi di kota-kota, pengurangan jam kerja (shift) di SPBU dan larangan penggunaan BBM subsidi untuk semua kendaraan plat hitam bagi roda empat atau lebih.

"Seperti pengurangan nozzle, pengurangan jam kerja di SPBU sedang dicoba dilaksanakan di 59 kota/kabupaten. Berhasil tidak? chaos tidak? Kalau sukses ya dilanjutkan," ujar dia.

Jero juga membeberkan sejumlah program pengendalian dan penghematan BBM subsidi yang telah direalisasikan, antara lain, mandatori biodiesel pada solar 10%, pembangunan jaringan gas kota yang sudah dilaksanakan 70 ribu sambungan rumah di 15 wilayah, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Program lainnya, yakni pengendalian BBM PSO di wilayah pertambangan, pengendalian kuota daerah, penambahan pembangunan infrastruktur BBM non subsidi, serta penggunaan kupon BBM pada daerah tertutup seperti di Batam sehingga melarang pembelian BBM subsidi berkali-kali. (Fik/Ndw)