Pemerintah Disebut Salah Kaprah Pangkas Anggaran Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran belanja bagi kementerian dan lembaga yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai kebijakan pemerintah melakukan pemotongan anggaran merupakan langkah yang salah.

"Menurut saya ya salah. Pemotongan anggaran ini merugikan kita semua," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu (4/6/2014).

Dia menjelaskan, yang seharusnya mengalami pemangkasan bukan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan tetapi subsidi yang selama ini dianggap hanya menjadi beban bagi APBN.

"Seharusnya yang dipotong itu besar subsidi, bukan anggaran pembangunan seperti anggaran untuk PU pun dipotong, bagaimana kita mau bangun. Subsidi itu kan cuma jadi asap saja, tidak ada hasilnya," katanya.

Meski demikian, menurut Sofjan pemotongan ini memang tidak bisa dihindari mengingat pemasukan negara dari pajak yang berkurang sedang beban pembiayaan pembangunan dan subsidi semakin besar.

"Tapi kalau pemerintah tidak ada uang ya mau apa. Penerimaan pajak kita berkurang, sedangkan subsidinya bertambah. Pengurangan pajak karena ekonomi memang menurun, lalu mau apa? Kita harusnya mencari wajib pajak baru," tandas dia. (Dny/Nrm)