BPK Sebut Anggaran Alutsista Tak Sepadan dengan Pembelanjaan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai alokasi anggaran pemerintah dalam hal pertahanan bangsa terutama pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) kurang relevan dengan realisasinya.

Padahal, menurut Ketua BPK Rizal Djalil, pendanaan sistem pertahanan ini naik signifikan setiap tahunnya.

"Alokasi belanja APBN untuk bidang pertahanan meningkat hampir tiga kali lipat dari Rp 30,7 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 92,1 triliun pada tahun 2013, yang diantaranya tahun 2013 direalisasikan sebesar Rp 27,8 triliu untuk pengadaan alutsista," ungkap Rizal dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

BPK menggarisbawahi persoalan pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista dikendalikan 3 instansi sekaligus yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"BPK menyajikan permasalahan secara khusus bahwa kegiatan pengadaan alutsista yang dilakukan oleh ketiga kementerian tersebut di atas membutuhkan waktu yang cukup lama," tegas Rizal.

Hal tersebut dikatakan Rizal mengakibatkan sulitnya pencapaian target pemenuhan kebijakan Minimum Essential Force secara tepat waktu dan biaya pengadaan meningkat karena cost of borrowing meningkat serta kualitas alutsista yang dibeli menjadi kurang mutakhir dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Selain itu Rizal menghimbau pemerintah melakukan evaluasi dan kajian komposisi alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan.

Menurut Rizal alutsista yang memadai merupakan salah satu syarat pertahanan suatu negara. Namun prajurit yang memperoleh kesejahteraan dan fasilitas yang cukup dari negara juga merupakan syarat efektifnya suatu pertahanan.

"Untuk itu izinkan kami dalam kesempatan ini untuk menyarankan kepada pemerintah maupun DPR untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan para prajurit dengan meningkatkan remunerasi yang sampai saat ini baru mencapai 37%," pungkas Rizal. (Yas/Nrm)