Dari Mana Sumber Dana Tol Laut Jokowi-JK?

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan pembuatan tol laut untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Lalu dari mana dana untuk membangun infrastruktur tersebut?

Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin mengatakan, pembangunan tol laut akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggaran untuk infrastruktur yang hanya 10 persen dari APBN pertahun akan ditingkatkan karena anggaran untuk infrastruktur tersebut sangat kecil.

"Selama ini anggaran pembangunan infrastruktur hanya 10 persen. Itupun ada dana yang tidak terserap 5 persen ini harus ditekankan," kata  Wijayanto di Media Center Jokowi JK, kawasan Menteng Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Ia menambahkan, meski anggaran untuk infrastruktur akan ditingkatkan, hal tersebut tidak akan memangkas anggaran proyek lain. Pasalnya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan meningkatkan sumber pemasukan negara melalui pajak.

"Tidak mengorbankan APBN lain tapi meningkatkan APBN, salah satunya pajak," tuturnya.

Meski meningincar tambahan pemasukan dari pajak, dia menjamin Jokowi-JK tidak akan menaikan tingkat pajak, karena  saat ini pajak Indonesia sudah termasuk tinggi, bahkan tertinggi ke dua setelah Vietnam, namun pendapatan dari sektor pajak masih rendah.

Karena itu, pasangan tersebut akan meminimalisir kebocoran pajak, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat meski tidak ada kenaikan pemungutan pajak.

"Karena problem pajak di Indonesia bukan tingkat pajaknya,  kebocoran itu dikurangi," ungkapnya.

Selain itu, untuk meningkatkan pendanaan sektor infrastruktur, akan didorong perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Mendorong peran pemerintah daerah dan membangun bank infrastruktur untuk memberikan pinjaman pada pemerintah Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memerlukan pendanaan pembanguan infrastruktur.

"Kemudian akan membuat bank infrasturktur sehingga swasta pemda akan mendapat pelayanan, karena pembiayaan infrastruktur mahal jangka panjang terkadang financingnya tidak tersedia," pungkasnya. (Pew/Nrm)