Pemotongan Anggaran Pemerintah Bikin Pengusaha Ketakutan

Liputan6.com, Jakarta - Pemotongan anggaran belanja kementerian atau lembaga yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan akan menganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah ini dikhawatirkan akan menganggu berbagai proyek infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi.

"Kita sudah 15 tahun tidak ada pembangunan infrastruktur. Mau memelihara infrastruktur yang ada  saja sudah tidak ada anggaran," ujarnya dalam Seminar Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Bahkan yang dikhawatirkan Sofjan dari pemotongan anggaran ini, pemerintah harus menggaji para pegawai negeri sipil (PNS) dari uang hasil utang. "Saya takut tahun depan untuk bayar gaji pun harus utang. Yang kita pusingkan bagaimana dengan kita. Kita tidak peduli siapa yang menang (pilpres)," lanjutnya.

Menurut Sofjan, dengan lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur, membuat tingginya biaya logistik di Indonesia sulit untuk ditekan. Buktinya biaya logistik di dalam negeri sudah mencapai 26%. Padahal, sudah ada program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh pemerintah.

"MP3EI ini bagus, tapi pelaksanaan yang tidak bagus. Ini berimbas pada biaya logistik 26%. Kita makin banyak impor barang-barang," katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti juga soal kepastian hukum dimana menurutnya saat ini banyak Undang-undang (UU) di Indonesia yang saling bertentangan dan masih abu-abu.

"Ini diterapkan oleh birokrasi termasuk oleh pemerintah daerah. Ini membuat birokrasi malah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi," tandas dia. (Dny/Ndw)