Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) mendesak pemerintahan baru untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga 2019. Namun pernyataan ini justru dilempar balik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri kepada Presiden terpilih nantinya.
"Tanya Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Karena saat itu kan salah satu dari mereka yang akan menjadi pemerintahnya," tegas Chatib saat ditemui di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).
Bank Dunia sebelumnya memperkirakan, penghapusan subsidi BBM secara bertahap akan memberikan penghematan setiap tahun. "Penghapusan ini secara sepenuhnya di 2019, akan menghemat anggaran hingga dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ke tahun di 2019," papar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop.
Diop mengaku, pihaknya bakal mendukung penuh apapun rencana pemerintahan periode mendatang.
"Siapapun Presidennya, kami akan mendukung program-program pemimpin lima tahun ke depan. Tapi kami nggak memberi arahan apapun," ujar Diop.
Namun dia menyarankan kepada pemerintahan baru untuk berani mengalihkan BBM subsidi ke investasi di bidang infrastruktur.
"Pengurangan belanja subsidi BBM yang berjumlah 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan bermanfaat bagi pemilik kendaraan akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di infrastruktur dan kesehatan yang saat ini masih 0,9 persen dari PDB," tutur Diop. (Fik/Ahm)
Bank Dunia Imbau BBM Bersubsidi Dihapus, Ini Jawaban Menkeu
Ekonom utama Bank Dunia, Ndiame Diop menuturkan, penghapusan subsidi BBM akan menghemat anggaran secara bertahap.
Advertisement