CT Minta Bongkar Muat Pelabuhan Dipercepat Jadi 4 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan waktu pergerakan peti kemas sejak di bongkar dari kapal sampai keluar pelabuhan (dweling time) di pelabuhan Tanjung Priok turun menjadi empat hari dari sebelumnya enam hari. Target tersebut diharapkan bisa terlaksana di akhir tahun ini.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjug mengatakan, untuk bisa mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. "Kami harapkan dalam waktu dekat ini diambil langkah-langkah sangat signifikan oleh semua stakeholders, apakah Pelindo, Bea Cukai, Badan Karantina, semua terlibat dalam mengambil keputusan yang ada," kata Chairul, usai melakukan rapat kordinasi, di Kantor Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Menurut Chairul, telah terjadi perbaikan terhadap operasional pelabuhan Tanjung Priok sehingga proses keluar masuk relatif lebih cepat.  Selain itu, tingkat okupasi lapak juga di bawah 65 persen. "Kapasitas pelabuhan juga akan bertambah 1,7 juta Twenty Foot Equivalent Unit (TEUs) dengan beroperasinya New Port Kalibaru pada pertengahan tahun depan," katanya. Menurut Chairul, jumlah tersebut cukup ideal.

Namun, meski kapasitas tersebut cukup memadai, infrastruktur akses pelabuhan masih kurang baik. Karena itu, akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Tanjung Priok-Cilincing. Pembangunan rel kereta menuju pelabuhan yang hanya kurang 400 meter juga diharapkan bisa segera diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan dan PT KAI.

"Karenanya jalan tol Cilincing-Tanjung Priok terkait masalah pembebasan tanah segera diselesaikan akan membantu mempermudah keluar masuk barang," ungkapnya.

Pelindo sebagai pengelola pelabuhan juga diharapkan mengelola keluar masuk mobil yang membawa kontainer dengan baik. Pelindo juga diminta untuk membuat lapangan parkir.

"Supir truk mengelilingi Tanjung Priok membuat kemacetan, Pelindo harus memberi fasilitas, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono akan menjadi koordinator dalam memonitor semua pelaksanaan infrasturktur, agar permasalahan bisa diselesaikan," pungkasnya. (Pew/Gdn)