Dirjen Pajak Curhat Kekurangan Pegawai di Depan DPR

Liputan6.com, Jakarta- Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara dengan Badan Anggaran DPR hari ini dijadikan ajang curahan hati (curhat) dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany untuk membeberkan semua keluhan kekurangan pegawai yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.

Semua unek-unek Fuad keluar saat salah satu anggota Banggar menanyakan persoalan kendala masih banyaknya sektor informal yang belum terjamah sistem perpajakan.

"Kenapa sektor formal yang belum terjangkau masih tinggi? Ini harus menjadi catatan Panja dan memecahkan bersama karena ini penting untuk penerimaan negara kita ke depan," ucap salah satu anggota Banggar saat Rapat Panja Penerimaan di Gedung Banggar, Senin (30/6/2014).

Saat itu pula Fuad menjawab hal itu terjadi lantaran kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kecil sehingga sektor informal sulit terjangkau seluruhnya. Padahal jumlah sektor informal kelas menengah bertumbuh pesat selama 10 tahun terakhir.

"Tapi kapasitas pegawai DJP 10 tahun terakhir sama, pegawai tidak pernah nambah. Ini sudah dibuktikan dengan Dirjen Pajak sebelum saya bahwa tidak ada penambahan karena birokrasi punya kebijakan tidak tambah pegawai," jelasnya menggebu-gebu.

Sementara untuk merekrut pegawai pajak, tambah dia, bukan hal mudah. Pihaknya harus menyelenggarakan ujian sampai training sehingga pegawai pajak ahli di bidangnya. Semua itu membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun.

"Jadi kalau rekrut sekarang, baru bisa terjun ke lapangan dua sampai tiga tahun mendatang. Tapi saya minta dari dulu, tidak dikasih-kasih," ujarnya.

Menurut Fuad, saat ini pemerintah sangat sulit meningkatkan infrastruktur seperti kantor cabang, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

"Penambahan kapasitas, infrastruktur, SDM nggak akan pernah terjadi di masa saya. Tapi bukan berarti saya pasrah. Karena saya dan teman-teman bekerja keras memaksimalkan penerimaan perpajakan lewat online dan sebagainya," paparnya.

Upaya yang akan terus dilakukan DJP, kata Fuad, antara lain, meningkatkan penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi golongan berpendapatan tinggi dan menengah atas, mengintensifkan penggalian sektor ekonomi non tradable seperti jasa keuangan, perdagangan dan kegiatan ekonomi di perkebunan dan sumber daya alam.

"Dan kami juga sudah menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajin pajak dengam pengembangan sistem administrasi berbasis IT seperti e-filing untuk SPT PPh, e-invoice untuk PPN dan lainnya," tukas dia. (Fik/Ndw)