Pengusaha Pelayaran Dukung Transaksi Pakai Rupiah di Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Keinginan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah, bukan lagi dengan dolar AS seperti yang selama ini digunakan dalam transaksi mendapat dukungan dari kalangan pengusaha pelayaran.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengusaha pelayaran mendukung penuh aturan pemerintah ini meskipun hal tersebut tidak disukai oleh sebagian besar pengusaha yang memiliki bisnis di pelabuhan.

"Bank Indonesia sudah meminta kami untuk pakai rupiah. Kalau dari pelayaran sendiri tidak masalah," ujar Carmelita di Jakarta, seperti ditulis Selasa (8/7/2014).

Dia menjelaskan, alasan penolakan pengusaha terutama di pelabuhan untuk mengubah transaksinya dari penggunaan dolar ke rupiah karena dinilai akan merugikan terlebih lagi sebelumnya investasi menggunakan dolar.

"Memang pelabuhan awalnya sulit untuk pindah ke rupiah karena investasi mereka dalam bentuk dolar. Tetapi investasi kami sebagai pengusaha pelayaran juga menggunakan dolar, jadi kenapa tidak," lanjutnya.

Meskipun tidak secara langsung membawa keuntungan kepada pengusaha, namun dengan perubahan ini yakini akan membawa dampak yang besar terhadap penguatan rupiah terhadap dolar sehingga aturan ini patut untuk didukung kalangan pengusaha.

"Ini kan supaya mata uang Indonesia bisa lebih kuat, jadi  tidak selalu ketergantungan dengan US dolar. Nanti ratenya tinggal kami sesuaikan saja dolar dengan rupiah," kata dia.

Carmelita juga mengingatkan bahwa seharusnya saat ini hanya Indonesia saja yang masih menggunakan dolar dalam transaksinya, sedangkan negara-negara lain telah menerapkan secara penuh penggunaan mata uang sendiri dalam setiap transaksi bisnis.

"Ini kan untuk kepentingan yang lebih besar. Negara lain seperti Singapura, Malaysia, India bahkan Myanmar saja sudah menggunakan mata uangnya, masa kita tidak mau. Malu sama negara lain," tandasnya. (Dny/Ahm)