Ini Tanggapan Bos BPJS Soal Kartu Indonesia Sehat Milik Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah program penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Visi misi tersebut melanjutkan program Kartu Jakarta Sehat yang Joko Widodo buat ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Beberapa pihak melihat bahwa program yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf kalla tersebut akan bersinggungan langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lalu apa tanggapan dari Bos BPJS sendiri?

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvin G Masasya menilai, apa yang menjadi program pasangan nomor urut dua tersebut dipastikan akan memiliki segmen yang berbeda dengan BPJS.

"Kami yakin apapun programnya akan inline dengan Undang-Undang, keberadaan BPJS kan berdasarkan Undang-Undang, siapapun pemimpinnya akan mengacu ke Undang-Undang dan akan menjalankan BPJS," kata Elvyn di Menara Jamsostek, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Ketidak bersinggungan antara BPJS dengan KIS diwujudkan dengan tidak pernah dilibatkannya para direksi BPJS dalam penyusunan program tersebut.

Dalam hal ini, Elvyn mengaku mendukung apa yang menjadi program pemerintah baru nantinya, yang pasti Undang-Undang harus selalu dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan.

"Saya tidak bisa komentari lebih lanjut, karena saya tidak pernah diajak diskusi soal itu," jelasnya.

calon presiden Joko Widodo mengatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan berjalan beriringan, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika kelak dirinya terpilih sebagai presiden RI.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, program KIS tak bertentangan dengan BPJS. Bahkan, ia menganggap program ini akan semakin memperkuat BPJS dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Menurut Jokowi, konsep KIS merupakan hasil evaluasi dan perbaikan dari program yang diterapkan di Jakarta. (Yas/Gdn)