Sambut Pengumuman KPU, Pengusaha Yakin Indonesia Tetap Aman

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi hasil perhitungan surat suara pada pemilihan presiden (pilpres) pada Selasa (22/7/2014). Meski banyak isu kurang menyenangkan yang beredar jelang pengumuman, namun pengusaha tetap yakin akan stabilitas keamanan dalam negeri yang dijamin oleh pihak kepolisian dan TNI.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, jika para pengusaha sedikit bersikap waspada jelang pengumuman hari ini, hal tersebut merupakan hal wajar. Namun secara umum pengusaha yakin semuanya akan berjalan dengan lancar.

"Kami yakin saja. Kan sudah ada jaminan dari tentara dan polisi jadi kami tenang-tenang saja. Itu kan psy war dari pihak yang kalah," ujar Sofjan di Jakarta seperti ditulis Selasa (22/7/2014).

Dia juga menolak bila dikatakan terjadi eksodus kepergian pengusaha keluar negeri untuk sementara sambil memastikan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri jelang dan pasca pengumaman nanti.

Menurut Sofjan, jika banyak orang yang pergi keluar negeri saat ini lebih karena liburan panjang Lebaran sehingga dimanfaatkan untuk berwisata keluar negeri dan bukan karena ketakutan akan kondisi nasional.

"Tidak ada eksodus pengusaha keluar negeri, ada pengusaha yang liburan karena libur lebaran dan liburan sekolah anaknya. Jadi ini karena libur saja, kan libur Lebaran lumayan lama, jadi daripada di sini lebih baik mereka jalan-jalan, bukan karena takut dan tidak ada apa-apa," lanjut dia.

Sofjan mengungkapkan, semua kegiatan ekonomi juga akan berlangsung secara normal tanpa terpengaruh hasil perhitungan KPU nanti. "Kami seperti biasa saja, kantor, pabrik, mall tetap buka, tidak ada yang tutup. Itu hanya isu saja," kata Sofjan.

Namun dia berharap semua pihak bisa menahan diri dan mengutamakan kepentingan umum serta tidak membuat isu yang malah merugikan diri sendiri.

"Kita ini terlalu banyak cerita yang menakutkan diri  sendiri. Lagian semua kan sudah ada prosedur-prosedurnya. Kalau tidak puasa bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tandasnya. (Dny/Ahm)