Sukses

Pengusaha Tampik Isu Eksodus Jelang Pengumuman Pilpres

Optimisme akan situasi keamanan yang tetap akan kondusif usai pengumuman karena kedua belah pihak juga telah melakukan deklarasi damai.

Liputan6.com, Jakarta - Jelang pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal hasil perhitungan suara pada pemilihan presiden (pilpres) lalu, pengusaha mengakui ada kekhawatiran soal stabilitas keamanan dalam negeri. Namun kekhawatiran tersebut mampu diredam dengan jaminan yang diberikan TNI dan Polri.

"Memang ada kekhawatiran tapi hanya sedikit saja. Bukan khawatir yang besar. Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan pihak keamanan TNI dan Polri sudah menjamin tidak ada pengerahan massa," ujar Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Selain itu, optimisme akan situasi keamanan yang tetap akan kondusif usai pengumuman tersebut karena kedua belah pihak juga telah melakukan deklarasi damai.

"Kan sudah ada deklarasi damai antar tim sukses, itu membawa keyakinan kepada pelaku usaha bahwa tidak akan terjadi apa-apa," lanjutnya.

Terkait isu eksodus para pengusaha ke luar negeri karena adanya kekhawatiran terjadi kerusuhan dibantah Sarman. Kepergian para pengusaha itu dikatakan lebih karena ingin berlibur pada masa libur Lebaran kali ini.

"Sebenarnya bukan karena ada isu-isu itu, tapi karena kebetulan sudah musim mudik dan masa liburan sehingga mereka mempercepat liburannya. Jadi agar liburannya lebih panjang saja. Pengumumannya juga karena berdekatan dengan Lebaran. Jadi musim mudik sudah berjalan, libur sekolah juga," katanya.

Sarman menegaskan, semua pihak seharusnya turut menjaga stabilitas keamanan nasional terlebih lagi saat ini telah mendekati lebaran sehingga kegiatan ekonomi diprediksi akan semakin tinggi.

"Terlebih lagi minggu-minggu ini puncaknya masyarakat kita berbelanja kebutuhan lebaran, pusat belanja padat. Minggu-minggu ini juga THR, bonus dan gaji sudah keluar jadi transaksi per hari akan sangat besar. Kalau sampai ada kekhawatiran dan masyarakat tidak mau belanja akan mengganggu ekonomi kita. Jangan sampai hiruk pikuk politik mengganggu perekonomian kita karena terlalu mahal harganya kalau sampai ekonomi terganggu," tandasnya. (Dny/Nrm)